DIKSIMERDEKA.COM, JOGJAKARTA-Penurunan 1,2 juta orang kelas menengah dalam setahun mungkin terlihat kecil di atas kertas. Namun, di balik angka itu, ada cerita getir yang tak sedikit. Ada keluarga yang menunda beli rumah. Ada orang tua yang mulai ragu menyekolahkan anak ke kampus impian. Harapan tetap ada, tapi ruang napas makin sempit.

Laporan Mandiri Institute mencatat, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk juga menyusut, dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen.

Sebaliknya, kelompok aspiring middle class (AMC) justru melonjak 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi. Artinya, lebih dari separuh warga Indonesia hidup tepat di bawah ambang kelas menengah. Mereka cukup dekat untuk naik, tetapi juga sangat rentan untuk jatuh kembali.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, menilai persoalan ini bukan sekadar statistik. Ini soal rasa aman.

“Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujarnya di Kampus UGM, Rabu (18/2).

Baca juga :  Dokter UGM : Main Game 10 Jam Lebih per Minggu? Siap-Siap Obesitas & Gangguan Mental!

Menurutnya, kelas menengah Indonesia memang relatif tipis dan banyak berada di batas bawah (lower middle class). Fondasinya rapuh. Sedikit guncangan saja—PHK, biaya sekolah naik, cicilan melonjak langsung mendorong turun kelas.

“Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian,” ujarnya.

Masalahnya, lanjut Wisnu, banyak pekerjaan yang tersedia kini tak menjanjikan mobilitas. Lapangan kerja baru bersifat survival-based. Cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak cukup untuk naik kelas.

“Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tetapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang,” terangnya.

Tekanan juga datang dari daya beli yang tergerus perlahan. Upah riil kelas menengah bawah stagnan. Sebaliknya, biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus merangkak naik. Bukan kejatuhan dramatis, melainkan tekanan senyap income squeeze yang menggerogoti tabungan dan masa depan.

Baca juga :  Pagi Digoyang Pacitan, Siang Disentak Bantul, Pakar Gempa UGM: Jawa Selatan Lagi Nggak Baik-Baik Saja

Belum lagi meningkatnya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga tanpa jaminan sosial. Saat sakit datang atau permintaan turun, tak ada bantalan. Satu guncangan kecil bisa meruntuhkan stabilitas yang dibangun bertahun-tahun.

“Kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang tentu saja masih harus dilindungi. Namun AMC yang kini menjadi mayoritas populasi berada dalam wilayah abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup aman untuk mandiri sepenuhnya. Bisa dibilang mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial,” tuturnya.

Wisnu mengingatkan risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Anak-anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, jebakan mobilitas bisa menjadi nyata.

Bahkan dalam jangka panjang, fondasi konsumsi dan basis pajak bisa melemah. Transformasi menuju negara maju pun kehilangan penopang utamanya.

Baca juga :  Pengamat UGM: Indonesia Masuk Board of Peace Sulit Jadi Mediator Konflik Iran–AS

“Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” imbuhnya.

Solusinya? Pemerintah perlu berani menciptakan pekerjaan bernilai tambah: manufaktur modern, jasa produktif, sektor berteknologi. Pendidikan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas kurikulum.

Selain itu, bantalan risiko untuk aspiring middle class harus diperkuat.

“Jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial perlu menjangkau pekerja non-formal, dan skema pembiayaan perumahan dan pendidikan harus dirancang agar kelompok near-middle tidak tergelincir hanya karena satu guncangan,” katanya.

Ia juga menekankan, kebijakan harus membuka mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek. Bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect—sedikit naik pendapatan, perlindungan langsung hilang.

“Kelas menengah bukan hanya kategori statistik. Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta,” paparnya.