JERUSALEM DIKSIMERDEKA.COM – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, kembali memantik kemarahan dunia. Dengan gaya arogan, politikus berhaluan ekstrem kanan ini memamerkan sebuah pembangunan kompleks tiang gantungan. Mengerikannya, fasilitas eksekusi mati ini dirancang secara eksklusif untuk warga Palestina yang divonis bersalah atas tuduhan terorisme di pengadilan militer, sementara para ekstremis Yahudi dengan kejahatan serupa dipastikan kebal dari jerat hukum tersebut.

Ben-Gvir menyebut bahwa situs eksekusi baru itu nantinya akan dilengkapi dengan bilik-bilik khusus. Tujuannya? Agar keluarga korban dapat menonton langsung proses hukuman gantung tersebut.

Melalui akun media sosialnya, ia mengunggah momen kunjungannya ke lokasi proyeknya yang masih dirahasiakan itu. Sambil menunjuk fondasi bangunan yang tengah dicor, Ben-Gvir sesumbar bahwa di sanalah tempat “teroris akan dieksekusi”.

Potret-potret yang beredar di media massa Israel memperlihatkan alat berat berupa buldoser yang tengah meratakan tanah di sebuah area tertutup, yang dilaporkan berada di dekat sebuah kompleks penjara.

“Saya berjanji untuk memperburuk kondisi para teroris di penjara kami menepatinya,” ujar Ben-Gvir dalam video tersebut. “Saya berjanji untuk meloloskan Undang-Undang Hukuman Mati bagi Teroris kami melakukannya. Dan sekarang fasilitas pidana mati dan tiang gantungan juga mulai terbentuk.” katanya dalam video seperti yang dikutip dari The Guardian.

Baca juga :  Bos Media Hongkong Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara, Putrinya: Bapak Saya Bisa Mati Jadi Martir di Balik Penjara

Hukum yang Penuh Celah Rasisme

Proyek tiang gantungan ini merupakan buntut dari disahkannya undang-undang baru pada awal tahun ini. Aturan itu mewajibkan pengadilan militer untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai satu-satunya hukuman bagi terdakwa, kecuali pengadilan menemukan “keadaan khusus” yang memungkinkan hukuman penjara seumur hidup.

Namun, hukum ini sangat diskriminatif. Warga Israel Yahudi pada praktiknya kebal dan terlindungi dari hukuman mati berkat adanya klausul khusus. Klausul itu menyebutkan bahwa undang-undang hukuman mati hanya berlaku untuk pembunuhan yang dilakukan dengan “niat untuk menolak keberadaan negara Israel”.

Siapa sebenarnya Ben-Gvir? Menteri Keamanan Nasional yang menjabat sejak 2022 ini memiliki rekam jejak kelam. Ia pernah dihukum karena hasutan rasisme, mengganggu petugas kepolisian yang bertugas, hingga terbukti mendukung organisasi teroris (gerakan Kach terlarang pimpinan Meir Kahane). Kegilaannya pada hukuman mati juga terlihat pada Mei lalu, saat ia merayakan ulang tahunnya ke-50 dengan kue berhiaskan gambar tali tiang gantungan.

Undang-undang hukuman mati yang didorong oleh Ben-Gvir ini lolos di parlemen (Knesset) dengan perbandingan suara 62 melawan 48. Regulasi ini langsung dibanjiri kecaman dunia karena dianggap cacat dan secara fundamental sangat diskriminatif.

Baca juga :  Mantan Kapolri Sri Lanka Dijatuhi Hukuman Mati, Lalai Cegah Bom Paskah 2019 yang Tewaskan 279 Orang

Direktur Senior Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, saat undang-undang tersebut disahkan, melontarkan kritik tajam.

“Undang-undang ini juga menghancurkan perlindungan mendasar untuk mencegah pencabutan nyawa secara sewenang-wenang dan melindungi hak atas peradilan yang adil, serta semakin memperkuat sistem apartheid Israel, yang dipertahankan oleh puluhan undang-undang diskriminatif terhadap warga Palestina,” tegas Guevara-Rosas.

Seruan Pembunuhan Massal dan Kecaman Dunia

Tak hanya soal tiang gantungan, menteri yang kini dijatuhi sanksi oleh Prancis, Irlandia, dan Inggris ini juga baru saja memicu polemik atas seruannya yang meminta militer melakukan eksekusi terhadap 30-40 warga di Gaza setiap malam.

“Saya pikir kita harus melakukan 30 hingga 40 pembunuhan yang ditargetkan setiap malam,” ucap Ben-Gvir dengan dingin. “Bukan hanya mereka yang menimbulkan ancaman langsung. Ada orang-orang di sana yang tidak pantas untuk hidup … Mereka bahkan bukan manusia.”

Pernyataan keji itu langsung memicu tsunami kecaman dari para pemimpin dunia. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyebut komentar Ben-Gvir “tidak dapat diterima dan tidak manusiawi”.

Baca juga :  Tragis! 112 Jenazah Korban Serangan Israel Baru Dimakamkan Setelah Terkubur 2 Tahun di Gaza

Senada dengan Prancis, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengutuk keras “seruan tidak manusiawi yang disampaikan oleh Menteri Ben-Gvir, yang melanggar hukum internasional”. Di level tertinggi PBB, Sekretaris Jenderal António Guterres melabeli komentar tersebut sebagai sesuatu yang “mengerikan”, “keterlaluan”, “tidak memanusiakan manusia”, dan “berbahaya”.

Di saat bersamaan, kecaman internasional terhadap perilaku agresif Israel juga makin meluas, termasuk terkait dikeluarkannya tender baru untuk proyek permukiman E1 yang masif di luar Yerusalem.

Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengecam keras proyek tersebut sebagai “tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak” karena berisiko mengisolasi Tepi Barat dari Yerusalem Timur. Sebagai bentuk protes resmi, ia bahkan memangil kuasa usaha Israel di London.

“Inggris telah secara jelas, baik secara tertutup maupun terbuka, menentang E1 dan mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan perdamaian jangka panjang bagi rakyat Palestina dan Israel,” tandas Miliband. “Semua permukiman merusak prospek tersebut dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.”