Dunia Tercekik Perang, Laba Raksasa Minyak BP Malah Tembus Rekor Rp 102 Triliun!

LONDON DIKSI MERDEKA.COM Laba raksasa minyak British Petroleum (BP) melonjak ke level tertinggi sejak 2022. Ironisnya, lonjakan fantastis ini justru dipicu oleh pecahnya perang di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia secara gila-gilaan.

Perusahaan migas raksasa tersebut membukukan laba sebesar USD 5,73 miliar (sekitar Rp 102,34 triliun) pada periode April hingga Juni. Angka tersebut melesat lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu yang hanya berkisar USD 2,35 miliar (sekitar Rp 41,97 triliun). Ini sekaligus mencetak rekor laba kuartalan tertinggi sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 silam.

Meroketnya harga minyak mentah tak lepas dari meletusnya perang yang melibatkan Iran pada awal tahun ini. Konflik berdarah tersebut memicu gangguan parah pada rantai pasokan minyak dan gas global yang melintasi jalur nadi Selat Hormuz.

Pesta pora BP ini sontak memantik murka para aktivis lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Mereka mengecam keras BP karena dinilai “mencari untung” di balik penderitaan global dan meroketnya harga minyak.

Lonjakan harga minyak mentah akibat konflik Timur Tengah ini nyatanya berimbas langsung pada hajat hidup orang banyak. Harga bensin, solar, hingga tagihan energi rumah tangga di berbagai penjuru dunia ikut melambung dan mencekik daya beli masyarakat.

Pihak BP memaparkan, harga minyak mentah Brent—yang menjadi patokan harga global—rata-rata menembus angka USD 103,85 (sekitar Rp 1,85 juta) per barel pada kuartal kedua ini. Angka itu melompat jauh dari USD 67,88 (sekitar Rp 1,21 juta) pada periode yang sama tahun lalu.

Tentu saja, “rezeki nomplok” ini tidak hanya dinikmati oleh BP. Seluruh perusahaan energi ikut kecipratan untung. Rival utamanya, Shell, pada pekan lalu juga melaporkan lonjakan laba kuartalan yang berlipat ganda.

Fenomena ini bahkan memancing reaksi Presiden AS Donald Trump. Pada Senin lalu, Trump melontarkan sentilan tajam kepada perusahaan minyak asal negerinya, ExxonMobil dan Chevron, yang dinilainya “mencetak uang terlalu banyak.”

Kepada awak media, Trump menegaskan, “Saya tidak menyukainya, dan saya seharusnya menjadi orang terakhir yang mengatakan hal ini karena saya adalah penganut kuat sistem pasar bebas.”

“Mereka seharusnya mengembalikan sebagian (keuntungan) itu kepada publik, dan sebaiknya mereka memangkas harga eceran, harga untuk konsumen,” cetusnya.

Namun, di tengah gelimang laba jumbo tersebut, Chief Executive BP Meg O’Neill justru berpandangan lain. Ia merasa perusahaannya belum mencapai potensi maksimal.

Secara mengejutkan, BP—yang mempekerjakan hampir 14.000 orang di Inggris—mengonfirmasi rencananya untuk semakin menjauh dari sektor energi bersih. Mereka blak-blakan mengungkap niat untuk menjual Archaea, bisnis gas alam terbarukan miliknya di AS.

O’Neill beralasan, langkah ini adalah bagian dari rencananya untuk memprioritaskan “nilai, bukan sentimen atau sejarah.”

“Kami harus fokus pada aset-aset dengan potensi terkuat untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif dan nilai jangka panjang,” tegas O’Neill.

Manuver perampingan ini juga terlihat pekan lalu, ketika BP mengumumkan akan menjual bisnisnya di kawasan Laut Utara. Keputusan historis ini bakal mengakhiri rekam jejak 60 tahun operasi BP di wilayah tersebut.

Direktur Investasi di AJ Bell, Russ Mould, menganalisis bahwa aksi jual aset tersebut sengaja dirancang untuk membuat operasional bisnis lebih ramping dan efisien.

“O’Neill pasti sadar bahwa dia tidak bisa selamanya mengandalkan harga minyak dan gas yang terus tinggi seperti ini tanpa batas waktu,” ujarnya.

“Dia harus memastikan bahwa perusahaan tetap bisa berjaya bahkan ketika situasi sedang tidak menguntungkan,” imbuh Mould.

Di sisi lain, deretan keuntungan fantastis korporasi minyak ini terus memicu gelombang kemarahan dari berbagai kelompok masyarakat. Angharad Hopkinson, perwakilan dari kelompok lingkungan Greenpeace, menilai rapor keuangan BP menjadi bukti nyata bahwa “keuntungan perusahaan telah sepenuhnya tercerai-berai dari kepentingan publik.”

Kendati demikian, ia mencatat “satu-satunya poin yang kami sepakati dengan BP” adalah keputusan mereka untuk angkat kaki dari operasi di Laut Utara.

“Memperpanjang hubungan parasitik ini dengan mencoba memeras beberapa tetes terakhir minyak mahal dari Laut Utara adalah sebuah kebodohan belaka,” kecam Hopkinson.

Kritik tak kalah pedas datang dari Koordinator End Fuel Poverty Coalition, Simon Francis. Ia menyoroti bagaimana korporasi minyak “telah meraup miliaran lebih dari krisis yang telah menciptakan penderitaan nyata bagi jutaan rumah tangga.”

“Pelajaran yang bisa dipetik bukanlah memberikan lebih banyak lagi keringanan pajak kepada industri yang membukukan miliaran laba di setiap kuartalnya, melainkan menggunakan penerimaan Pajak Rezeki Nomplok (Windfall Tax) untuk melunasi rekor utang energi yang menumpuk di rumah-rumah tangga selama krisis,” tegasnya.

Sebagai informasi, perusahaan energi yang beroperasi di Inggris memang dikenakan pajak tambahan—yang disebut Pungutan Laba Energi—sejak tahun 2022. Ironisnya, aturan pajak tersebut hanya berlaku efektif untuk keuntungan yang didapat dari ekstraksi minyak dan gas di dalam wilayah perairan Inggris saja.