DIKSIMERDEKA.COM – Derasnya investasi yang mengalir ke kawasan Bali Selatan ketimbang wilayah lain menunjukkan wajah pembangunan yang masih timpang. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, jurang kesenjangan antarwilayah akan semakin lebar. Bali membutuhkan lebih banyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Utara, Timur, dan Barat.

Data realisasi investasi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali memperlihatkan ketimpangan tersebut. Pada semester I 2026, realisasi investasi di Bali mencapai Rp23,8 triliun. Dari total investasi itu, hampir 93 persen atau sekitar Rp 22 triliun mengalir ke Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Sementara Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Klungkung harus berbagi sekitar Rp1,6 triliun atau hanya 7 persen dari total investasi.

Konsentrasi tersebut sebenarnya mudah dipahami. Kawasan Bali Selatan punya semuanya. Perkembangan pariwisata membuat kawasan ini menjadi pasar yang menjanjikan. Ditambah lagi dukungan infrastruktur, konektivitas, dan ketersedian tenaga kerja, membuat kawasan ini menjadi surga bagi para investor meraup cuan.

Secara rasional, para penanam modal akan berinvestasi di tempat yang paling menguntungkan. Mereka tentu akan berpikir dua sampai lima kali mengucurkan dananya di daerah yang tidak punya potensi melipatgandakan modal mereka. Akibatnya, kawasan yang sudah maju akan semakin maju.

Baca juga :  PLN Indonesia Power Dukung Keberlanjutan Program HIV di Denpasar

Sebaliknya, daerah yang belum berkembang akan kesulitan menarik modal. Daerah ini akan kehilangan kesempatan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Jika siklus itu berlangsung terus menerus, ketimpangan antara Bali Selatan dan luar Bali Selatan tidak akan terkoreksi dengan sendirinya. Ia justru dapat semakin mengeras.

Bagi kawasan Bali Selatan yang menjadi magnet ekonomi Bali dampak negatif pun dirasakan. Perpindahan penduduk dan aktivitas usaha telah berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan lahan, air, energi, dan berbagai layanan publik. Akibatnya harga tanah dan properti terdorong naik. Masyarakat lokal pun merasa terdegradasi.

Di samping itu, tekanan terhadap lingkungan dan alih fungsi lahan pun semakin sulit dihindari. Tentu kondisi seperti ini tidak sehat bagi Bali dalam jangka panjang.

Untuk itu, Bali tidak seharusnya terlalu bergantung pada satu kawasan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Ketika pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata terlalu terkonsentrasi, gangguan terhadap kawasan tersebut akan lebih mudah menjalar ke seluruh perekonomian Bali.

Karena itu, pemerataan tidak boleh dimaknai sebagai upaya membagi investasi secara administratif. Pemerataan harus dimulai dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menarik investasi.

Baca juga :  Sekolah Rakyat Memutus Rantai Kemiskinan

Pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan berarti pemerintah harus memindahkan pusat pertumbuhan dari Selatan ke wilayah lain. Melainkan menciptakan kantong-kantong ekonomi yang bisa menarik dan menggerakan ekonomi di wilayahnya. Dengan begitu, beban ekonomi Bali tidak terus menumpuk di satu kawasan.

Sebetulnya di Bali setiap wilayah memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Jembrana memiliki basis pertanian dan perikanan yang dapat diarahkan ke industri pengolahan. Buleleng memiliki potensi pertanian, perikanan, pendidikan, dan pariwisata. Karangasem memiliki kekuatan pada pertanian, pariwisata dan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Bangli dapat mengembangkan pertanian, hortikultura, dan agrowisata. Klungkung memiliki Nusa Penida dan wisata baharinya. Tinggal sekarang pemerintah harus memformulasikan cara mengemas kawasan itu menjadi menarik bagi investasi. Ingat investor membutuhkan alasan yang konkret untuk datang. Mereka membutuhkan infrastruktur yang baik dan kepastian pasar yang menjanjikan. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih dahulu membangun ekosistemnya.

Maka dari itu, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk membuka simpul-simpul ekonomi baru. Jangan sampai pembangunan hanya memperkuat konektivitas menuju pusat ekonomi yang sudah berkembang. Infrastruktur harus dirancang untuk menghubungkan sentra produksi dengan pasar.

Baca juga :  Kanwil Ditjenpas Bali Ukir Sejarah, Raih Predikat WBK Pertama di Bawah Kemenimipas RI

Kawasan Bali Selatan tetap penting. Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan merupakan bagian penting dari mesin ekonomi Bali. Pertumbuhan di wilayah tersebut tidak perlu di stop. Yang harus dilakukan adalah menciptakan mesin-mesin pertumbuhan baru agar perekonomian Bali tidak hanya bergantung pada satu kawasan.

Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten harus segera mengimplementasikan peta pusat ekonomi baru yang sudah disusun. Harus jelas wilayah mana yang akan dikembangkan, sektor apa yang menjadi unggulan, infrastruktur apa yang dibutuhkan, dan investasi seperti apa yang dibidik.

Gubernur Bali Wayan Koster sebetulnya telah memulainya, sejumlah pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul telah membuat Nusa Penida menjadi primadona baru wisatawan.

Selain itu, pembangunan Turyapada Tower di Buleleng dan Shorcut Singaraja-Mengwitani telah memberi modal awal bagi Bali Utara untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.

Bali tidak membutuhkan satu pusat ekonomi yang semakin besar. Bali membutuhkan lebih banyak pusat ekonomi yang saling terhubung, dan mampu menciptakan kesempatan kerja serta sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Sudah waktunya gravitasi ekonomi Bali tidak lagi hanya berpusat ke Selatan.