DENPASAR – Peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak hilirisasi pangan dinilai perlu diperkuat melalui penegasan fungsi, peran, dan posisinya dalam rantai produksi hingga distribusi. Dengan peran yang jelas, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (18/6/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, koperasi harus ditempatkan sebagai simpul utama ekonomi rakyat yang tidak hanya menghimpun hasil produksi masyarakat, tetapi juga mengelola proses pengolahan hingga memperkuat akses pasar bagi pelaku usaha di desa dan kelurahan.

“Pertama, koperasi harus berfungsi sebagai agregator atau penghimpun produksi rakyat. Kedua, koperasi harus berperan dalam industri pengolahan di desa dan kelurahan. Ketiga, koperasi juga harus diperkuat dalam distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat,” kata Kesuma Kelakan kepada Parlementaria.

Gandeng BUMN Jadi Off-Taker

Untuk memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat, Kesuma Kelakan mendorong koperasi menjalin kerja sama dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema off-taker.

Baca juga :  80.000 Koperasi Merah Putih Diluncurkan, Gus Fawait: Koperasi Desa Jadi Motor Ekonomi Baru

Menurutnya, kerja sama tersebut penting agar hasil produksi masyarakat memiliki kepastian pasar dan dapat terserap secara berkelanjutan.

Dengan adanya kepastian pembeli, petani, nelayan, maupun pelaku usaha mikro akan memiliki jaminan pemasaran yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Koperasi Harus Kuasai Alat Produksi

Kesuma Kelakan juga menekankan pentingnya kepemilikan alat produksi oleh koperasi. Menurutnya, aset strategis seperti lahan, bangunan, mesin produksi, hingga modal usaha harus berada di bawah kendali koperasi.

Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat sekitar.

“Jangan sampai alat produksi dimiliki pemilik modal. Kalau itu terjadi, koperasi hanya akan menjadi buruh dari pemilik modal. Kita tidak ingin koperasi justru menjadi alat yang dimanfaatkan untuk menghisap ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” tegasnya.

Penyalur Utama Barang Subsidi

Selain memperkuat sektor produksi dan pemasaran, Kesuma Kelakan juga mendorong agar Koperasi Merah Putih diberi peran strategis sebagai penyalur berbagai kebutuhan bersubsidi seperti pupuk, benih, hingga energi.

Baca juga :  Gubernur Koster Luncurkan Koperasi Merah Putih

Menurutnya, koperasi merupakan lembaga yang paling memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya sehingga distribusi bantuan dan subsidi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Koperasi harus diperankan sebagai penyalur utama barang-barang subsidi karena mereka yang mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dengan begitu, distribusi bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Jangan Jadi Outlet Perusahaan Besar

Kesuma Kelakan mengingatkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya difungsikan sebagai outlet penjualan produk milik perusahaan besar.

Jika hal tersebut terjadi, koperasi berpotensi bersaing langsung dengan pelaku usaha kecil yang selama ini telah menjalankan usaha di tingkat desa.

Karena itu, pemerintah diminta memperjelas arah kebijakan dan mandat koperasi agar keberadaannya benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar perpanjangan tangan rantai distribusi usaha besar.

“Kalau fungsi dan perannya diperjelas sebagai penghimpun produksi, pengolah hasil, penghubung pasar, dan penyalur kebutuhan masyarakat, maka koperasi akan mampu menjadi motor penggerak hilirisasi pangan sekaligus memperkuat ekonomi desa,” pungkas Legislator Dapil Bali tersebut.

Baca juga :  Gde Sumarjaya Linggih: Koperasi Merah Putih dan Pasar Tradisional Bali Harus Tumbuh Bersama

Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Desa

Kesuma Kelakan menilai keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kejelasan fungsi dan dukungan kebijakan pemerintah. Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya menjadi tempat transaksi barang, tetapi harus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa koperasi dapat menjadi sarana bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, teknologi, hingga pasar yang lebih luas. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi juga dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa.

Selain itu, penguatan kelembagaan koperasi juga penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Jika dikelola secara profesional, koperasi diyakini mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa sekaligus mendukung program hilirisasi pangan nasional yang berkelanjutan.Koperasi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.