DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Indonesia telah kehilangan sekitar 40 persen kawasan mangrove dalam tiga dekade terakhir. Sementara 19,2 persen mangrove yang tersisa kini berada dalam kondisi kritis.k km

Wahyu Trenggono mencatat setiap tahun laju kerusakan mangrove mencapai sekitar 52 ribu hektare. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat Indonesia memiliki sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia.

“Namun demikian, potensi tersebut menghadapi tekanan serius. Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 40 persen mangrove dengan laju kerusakan sekitar 52 ribu hektare per tahun,” ujarnya saat peringatan Hari Mangrove Sedunia, di Bali, Sabtu (26/7/2026).

Menurut Trenggono, rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata. Upaya pemulihan harus dilakukan berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem dapat pulih secara optimal.

Baca juga :  Ny.Tjok Ace Ajak Semua Pihak Berperan Aktif Jaga Kelestarian Mangrove

Ia menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menempatkan kesehatan ekosistem pesisir sebagai fondasi kebijakan ekonomi biru (blue economy). Kebijakan tersebut dijalankan melalui lima agenda utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut dengan melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut Trenggono, perluasan kawasan konservasi laut menjadi instrumen penting untuk menjaga keterhubungan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan pesisir. Perlindungan yang terpadu diyakini mampu meningkatkan ketahanan ekosistem sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tengah membidik pembukaan lapangan kerja hijau (green jobs) lewat program rehabilitasi mangrove.

Baca juga :  Peneliti Unud Ungkap Pencemaran Logam Berat dan Hidrokarbon Sebabkan Kematian Mangrove di Benoa

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah memperkirakan pemanfaatan mekanisme pasar karbon melalui rehabilitasi mangrove memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan.

“Berdasarkan berbagai perhitungan yang kami lakukan, pembangunan Indonesia melalui pemanfaatan mekanisme pasar karbon merupakan kegiatan ekonomi yang sangat menjanjikan,” terangnya.

Ia menyebutkan, sejumlah investor berskala besar telah menyatakan minat untuk berinvestasi dalam rehabilitasi mangrove di Indonesia dengan cakupan hingga ratusan ribu hektare sehingga dengan skema tersebut diyakini mampu menciptakan kegiatan ekonomi baru yang ramah lingkungan.

“Selama tiga sampai empat tahun masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Ketika kredit karbon diperdagangkan di pasar karbon internasional, masyarakat juga akan memperoleh manfaat melalui skema benefit sharing,” ujarnya.

Baca juga :  Menteri Edhy Komitmen Jaga Lingkungan, Tak Ada Lagi Pembabatan Hutan Mangrove

Untuk itu, Jumhur mengatakan rehabilitasi mangrove ke depan tidak hanya bergantung pada pendanaan APBN, APBD maupun kegiatan sukarela, tapi juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon market) internasional.

Jumhur menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau karena memiliki pesisir dan hutan mangrove yang luas.

Menurutnya, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan vegetasi daratan sehingga menjadi salah satu aset penting dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.

“Menanam satu hektare mangrove setara dengan menanam sekitar empat hingga lima hektare vegetasi daratan biasa dalam kemampuan menyerap karbon. Karena itu pemerintah sangat serius mendorong rehabilitasi mangrove,” katanya.

Reporter: Agus Pebriana