DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan perluasan kawasan hutan, khususnya hutan mangrove, menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan tutupan hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Pulau Dewata.

Menurut Koster, Bali saat ini memiliki lebih dari 3.000 hektare kawasan mangrove yang tersebar di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Jembrana, Klungkung, dan Buleleng. Kawasan tersebut akan terus dikelola dan diperluas melalui berbagai program rehabilitasi.

“Sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, salah satu program prioritas di Provinsi Bali adalah melakukan perluasan kawasan hutan dan tutupan hutan. Salah satunya adalah kawasan mangrove,” ujar Koster saat menghadiri Hari Mangrove Sedunia, Minggu (26/7/2026).

Baca juga :  Hari Mangrove Sedunia, Parta Ajak Pemerintah dan Dunia Usaha Perkuat Konservasi

Ia mengatakan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan kawasan mangrove yang telah ada, tetapi juga terus mendorong penanaman baru secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Koster pun mengatakan pemerintah telah menggelar Gerakan Penanaman Mangrove secara rutin setiap bulan.

Kegiatan itu melibatkan berbagai elemen masyarakat agar upaya rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih masif.

“Setiap bulan kami melaksanakan Gerakan Penanaman Mangrove dengan melibatkan anak-anak sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan melibatkan para pelaku usaha maupun berbagai pihak lainnya agar lebih progresif dalam perluasan penanaman mangrove,” katanya.

Koster berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mempercepat peningkatan luas tutupan mangrove di Bali.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tengah membidik pembukaan lapangan kerja hijau (green jobs) lewat program rehabilitasi mangrove.

Baca juga :  Koster Kukuhkan Komitmen, Trans Metro Dewata 2026 Dibiayai Rp 56,3 Miliar

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah memperkirakan pemanfaatan mekanisme pasar karbon melalui rehabilitasi mangrove memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan.

“Berdasarkan berbagai perhitungan yang kami lakukan, pembangunan Indonesia melalui pemanfaatan mekanisme pasar karbon merupakan kegiatan ekonomi yang sangat menjanjikan,” terangnya.

Ia menyebutkan, sejumlah investor berskala besar telah menyatakan minat untuk berinvestasi dalam rehabilitasi mangrove di Indonesia dengan cakupan hingga ratusan ribu hektare sehingga dengan skema tersebut diyakini mampu menciptakan kegiatan ekonomi baru yang ramah lingkungan.

“Selama tiga sampai empat tahun masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Ketika kredit karbon diperdagangkan di pasar karbon internasional, masyarakat juga akan memperoleh manfaat melalui skema benefit sharing,” ujarnya.

Baca juga :  Koster: Hukum Adat Bali Sejalan dengan Semangat KUHP Nasional

Untuk itu, Jumhur mengatakan rehabilitasi mangrove ke depan tidak hanya bergantung pada pendanaan APBN, APBD maupun kegiatan sukarela, tapi juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon market) internasional.

Jumhur menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau karena memiliki pesisir dan hutan mangrove yang luas. Menurutnya, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan vegetasi daratan sehingga menjadi salah satu aset penting dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.

“Menanam satu hektare mangrove setara dengan menanam sekitar empat hingga lima hektare vegetasi daratan biasa dalam kemampuan menyerap karbon. Karena itu pemerintah sangat serius mendorong rehabilitasi mangrove,” katanya.

Reporter: Agus Pebriana