DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Made Sumitra Chandra Jaya mengungkapkan bahwa pemerintah harus hadir mencari jalan tengah dan memberikan bantuan kepala sekolah swasta. Jika tidak Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali tersebut mengatakan sekolah swasta berpotensi akan rontok satu persatu.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah swasta diberikan mandat untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bedanya, jika sekolah negari dibiayai negara, sekolah swasta membiayai dirinya sendiri melalui sumbangan swadaya masyarakat.

Namun kini, eksistensi sebagian besar sekolah swasta tengah terancam. Salah satu penyebabnya adalah penurunan jumlah siswa yang berlangsung dari tahun ke tahun.

Chandra mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya dialami segelintir sekolah, melainkan hampir merata di seluruh Bali.

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pengurus BMPS di berbagai daerah, sekitar 90 persen SMA dan SMK swasta mengalami penurunan jumlah peserta didik pada penerimaan murid baru tahun ini.

Bahkan, sejumlah sekolah hanya memperoleh belasan hingga hitungan jari siswa. Ia mencontohkan ada sekolah yang hanya menerima enam siswa untuk jenjang SMA, sementara itu ada SMK yang sama sekali tidak memperoleh peserta didik sehingga terpaksa dihentikan.

Baca juga :  Awasi SPMB, BMPS Bali Ingatkan Sekolah Negeri Tak Boleh Terima Siswa Melebihi Kuota

Di sejumlah daerah lain, seperti Jembrana, beberapa sekolah swasta juga dilaporkan telah menutup operasional karena tidak lagi memiliki jumlah siswa yang memadai.

BMPS memperkirakan terdapat sepuluh sekolah swasta yang berpotensi tutup pada tahun ajaran 2026/2027 lantaran tidak menerima siswa baru. Sepuluh sekolah tersebut tersebar diseluruh Bali seperti Denpasar, Klungkung, Karangasem, dan Jembrana.

Sebelumnya, BMPS Bali mencatat sekitar 27 sekolah swasta di Bali telah berhenti beroperasi dalam enam tahun terakhir atau sejak masa pandemi Covid-19.

Tutupnya puluhan sekolah itu menunjukkan tekanan berat yang tengah dihadapi lembaga pendidikan swasta.

Menurut Sumitra, salah satu penyebab kondisi tersebut ialah semakin besarnya daya tampung sekolah negeri.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali, pada tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 64.021 siswa lulus jenjang SMP/MTs.

Sementara itu, daya tampung sekolah negeri mencapai 56.346 siswa. Dengan rincian daya tampung di SMA yaitu 31.398 siswa dan SMK yaitu 24.948 siswa. Artinya terdapat selisih 7.676 siswa.

Baca juga :  Cegah Sekolah Swasta Tutup, BMPS Minta PPDB Transparan

“Nah, selisih itu kita rebutkan hampir dengan 60 sekolah swasta bayangkan itu,” terangnya, Jumat (17/07/2026).

Chandra mengatakan jika tidak ada intervensi memadai dari pemerintah, sekolah swasta akan terancam rontok satu persatu.

Menurut Chandra salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah melakukan moratorium pembangunan sekolah negeri di wilayah yang telah memiliki sekolah swasta.

Chandra mengatakan seharusnya pemerintah tidak membangun sekolah negeri baru apabila sekolah swasta di suatu daerah masih mampu memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.

“Kalau swasta sudah mampu melayani masyarakat, pemerintah tidak perlu lagi membangun sekolah negeri. Anggaran itu lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung sekolah swasta,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi di Nusa Penida, Klungkung. Salah satu SMA swasta disana sebelumnya mampu membuka dua rombongan belajar, sementara kini hanya memperoleh satu rombongan setelah bertambahnya sekolah negeri di wilayah tersebut.

Kondisi serupa juga disebut terjadi di sejumlah daerah lain hingga menyebabkan beberapa sekolah swasta terpaksa menghentikan operasional.

“Kalau kebijakannya tetap seperti sekarang, sekolah swasta akan satu per satu tutup. Dampaknya bukan hanya gedung sekolah yang tidak terpakai, tetapi juga guru-guru kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Baca juga :  100 Besar Nasional Didominasi Negeri, Wamendikdasmen Minta Swasta Berbenah

Di samping itu, BMPS juga mengusulkan penyusutan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Saat ini katanya jumlah rombel di sekolah negeri mencapai 36 siswa dalam satu kelas, kedepan menurutnya harus disusutkan menjadi 20 siswa.

“Kalau dikecilkan lagi kan otomatis pembelajaran dapat berlangsung dengan berkualitas. Guru juga dapat mengajar secara maksimal. Kalau dibikin 36 siswa, bahkan lebih, guru pun akan susah ngajarnya,” terangnya.

Di sisi lain BMPS juga mengusulkan pemerintah mengubah arah kebijakan pendidikan. Menurutnya, sekolah negeri, menurutnya, sebaiknya difokuskan menjadi sekolah unggulan yang menerima siswa berprestasi berdasarkan kemampuan akademik, bukan mengejar jumlah peserta didik.

“Kalau kebijakannya tetap seperti sekarang, sekolah swasta akan satu per satu rontok. Dampaknya bukan hanya sekolah yang tutup, tetapi juga guru kehilangan pekerjaan dan aset pendidikan yang selama ini dibangun masyarakat menjadi tidak termanfaatkan,” katanya.

Reporter: Agus Pebriana