400 Kg Uranium 60% dan 8.Ton Stok Iran Jadi Sumber Deadlock AS–Iran

DIKSIMERDEKA.COM, JENEWA– Pembicaraan panas antara Amerika Serikat dan Iran soal masa depan program nuklir Teheran resmi berakhir tanpa kesepakatan, Kamis (waktu setempat). Di saat yang sama, Gedung Putih justru mengkaji opsi operasi militer besar-besaran—yang bisa menjadi intervensi terbesar AS di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir.Seperti yang dilansir The Guardian, Jumat (27/02/2026)

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengklaim perundingan menunjukkan “kemajuan yang baik”. Namun, di balik pernyataan diplomatis itu, belum ada bukti konkret bahwa kedua pihak mendekat dalam isu paling krusial: hak Iran memperkaya uranium dan nasib stok uranium yang sudah diperkaya tinggi.

Mediator Oman menyebut pembicaraan teknis akan dilanjutkan pekan depan di Wina. Tapi sejumlah pengamat menilai sesi kedua yang berlangsung singkat justru memberi sinyal kurang sedap.

Di pihak Amerika, tim dipimpin utusan khusus Timur Tengah pemerintahan Donald Trump, yakni Steve Witkoff. Sumber diplomatik menyebut delegasi AS kecewa terhadap proposal Iran.

Ironisnya, di tengah negosiasi, Witkoff sempat meninggalkan meja perundingan untuk menemui delegasi Ukraina di kota yang sama—membuat tim Iran geram.

400 Kg Uranium 60% Belum Jelas Rimbanya

Batu sandungan terbesar ada pada stok uranium Iran. Badan Energi Atom Internasional, International Atomic Energy Agency (IAEA), menyebut Teheran belum menjelaskan keberadaan 400 kilogram uranium dengan kemurnian 60 persen—level yang sudah mendekati standar senjata nuklir.

Jumlah itu, menurut IAEA, cukup untuk membuat 5–6 bom nuklir dengan daya hancur setara bom yang meluluhlantakkan Nagasaki pada 1945.

Tak hanya itu, hingga Mei tahun lalu, Iran juga tercatat memiliki 8.000 kilogram uranium dengan kemurnian 20 persen atau di bawahnya.

Teheran mengusulkan agar uranium 60 persen itu “diturunkan kadar pengayaannya” (down-blended) di dalam negeri, atau diekspor ke Rusia maupun AS. Namun Washington mendorong jaminan permanen: penghentian pengayaan uranium dan pembongkaran fasilitas nuklir.

Seorang pejabat Iran di Jenewa menegaskan, “Prinsip nol pengayaan selamanya, pembongkaran fasilitas nuklir, dan pemindahan seluruh stok uranium ke AS, sepenuhnya kami tolak.”

Dua Kapal Induk, Rudal Tomahawk, dan Tekanan Politik

Ketegangan makin terasa karena Presiden Trump telah mengerahkan dua kelompok kapal induk, pesawat tempur, pesawat pengisi bahan bakar udara, hingga kapal selam bersenjata rudal Tomahawk ke kawasan.

Langkah ini dipandang sebagai tekanan keras agar Iran lebih “fleksibel” di meja perundingan.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan, “Saat ini mereka memang tidak memperkaya uranium, tetapi mereka berusaha mencapai titik di mana pada akhirnya bisa melakukannya.”

Rubio juga menyoroti penolakan Iran membahas program rudal balistiknya. Iran memiliki rudal dengan jangkauan hingga 2.000 kilometer, yang diklaim Teheran murni untuk pertahanan.

“Iran menolak membahas jangkauan rudalnya dengan kami atau siapa pun. Ini masalah besar bagi kami,” tegas Rubio.

Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan politik. Partai Demokrat mendesak agar keputusan perang dibawa ke Kongres. Survei Associated Press pekan ini menunjukkan 56 persen warga Amerika tidak percaya Trump akan mengambil keputusan tepat terkait penggunaan kekuatan militer di luar negeri.

Klaim Fasilitas Nuklir ‘Dihancurkan’

Trump sebelumnya mengklaim tiga fasilitas nuklir utama Iran—Fordow, Natanz, dan Isfahan—telah “dihancurkan” bom AS pada Juni lalu, sehingga untuk sementara Iran mustahil memperkaya uranium dalam skala besar.

Namun Iran menolak memberi akses kepada IAEA untuk memverifikasi tingkat kerusakan di lokasi tersebut.

Kini, bola panas ada di tangan kedua pihak. Apakah diplomasi berlanjut atau dentuman senjata yang bicara?

Yang jelas, tanpa titik temu soal uranium dan rudal balistik, ancaman perang bukan lagi sekadar retorika. Dunia kembali menahan napas.