RIYADH DIKSIMERDEKA.COMKesepakatan Nuklir AS Arab Saudi yang baru saja ditandatangani mendadak berubah menjadi sumber kegaduhan di Washington. Belum genap 24 jam setelah diumumkan sebagai terobosan diplomatik bersejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menambahkan syarat baru yang mengharuskan Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel. Langkah mengejutkan itu memicu kebingungan di internal pemerintah AS, membuat Riyadh terkejut, dan kembali menghangatkan dinamika politik Timur Tengah.

Dilansir dari CNN, Trump menyatakan Arab Saudi harus terlebih dahulu bergabung dalam Abraham Accords, kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, sebelum kerja sama nuklir dapat dilanjutkan.

Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial pada Kamis (24/7), hanya sehari setelah Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil yang telah dirundingkan selama lebih dari dua dekade.

Trump juga membantah bahwa kesepakatan tersebut mengizinkan Arab Saudi memperkaya uranium di wilayahnya sendiri.

Trump Dikabarkan Marah

Menurut sejumlah sumber yang mengetahui proses negosiasi, Trump disebut tidak senang karena pengumuman penandatanganan dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya.

Baca juga :  Incar Pangkalan Militer di Samudra Hindia, Trump Mau Beli Kepulauan Chagos

Kemarahan Trump semakin meningkat setelah muncul gelombang kritik dari para pakar, media konservatif, hingga editorial Wall Street Journal yang mempertanyakan mengapa pemerintahan AS memberikan kerja sama nuklir kepada Arab Saudi tanpa syarat normalisasi hubungan dengan Israel.

Stasiun televisi Fox News, yang selama ini dikenal dekat dengan Trump, juga mempertanyakan keputusan tersebut.

Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa sejak awal Trump memang menginginkan Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords sebagai syarat utama.

“Kesepakatan nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi bergantung pada bergabungnya Arab Saudi ke Abraham Accords, yang akan membantu mewujudkan perdamaian sejati di Timur Tengah,” kata Juru Bicara Gedung Putih Taylor Rogers.

Departemen Energi Bantah Bertindak Sendiri

Di sisi lain, Departemen Energi Amerika Serikat membantah tudingan bahwa mereka mengumumkan kesepakatan tanpa koordinasi dengan Gedung Putih.

Juru bicara Departemen Energi Ben Dietderich menegaskan seluruh proses negosiasi maupun pengumuman telah dilakukan bersama Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri.

Ia menyebut kabar adanya perpecahan di internal pemerintahan sebagai informasi yang tidak benar.

Baca juga :  Trump Tarik Pasukan AS dari Jerman, NATO Gelisah: Ancaman Rusia Menguat, Eropa Disuruh Jaga Diri Sendiri!

Arab Saudi Terkejut

Perubahan sikap Trump juga disebut mengejutkan pemerintah Arab Saudi.

Dalam rancangan awal, Riyadh memperoleh hampir seluruh keinginannya, termasuk peluang memperkaya uranium di wilayahnya sendiri apabila memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.

Kesepakatan tersebut juga membatasi kewenangan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam melakukan inspeksi terhadap lokasi yang dicurigai sebagai fasilitas nuklir rahasia.

Namun, setelah Trump mengumumkan syarat baru, posisi Arab Saudi berubah karena normalisasi hubungan dengan Israel sebelumnya tidak menjadi bagian dari perjanjian yang telah ditandatangani.

Israel Diduga Berperan

Di tengah perubahan mendadak itu, muncul dugaan adanya pengaruh dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dua sumber Israel menyebut Netanyahu berharap dapat memengaruhi isi kesepakatan agar Arab Saudi diwajibkan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bagian dari kerja sama nuklir.

Meski demikian, Gedung Putih membantah Trump dan Netanyahu berbicara sebelum pengumuman syarat baru tersebut.

Bayang-Bayang Biden

Editorial Wall Street Journal menilai pendekatan Trump justru menghidupkan kembali kebijakan yang sebelumnya ditempuh Presiden Joe Biden.

Baca juga :  Trump Bongkar Dokumen Rahasia: Klaim Sistem Pemilu AS Punya Celah Serius

Pemerintahan Biden sempat menawarkan kerja sama nuklir kepada Arab Saudi dengan syarat Riyadh bersedia menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun upaya tersebut terhenti setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memicu perang di Gaza.

Sejak saat itu, Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkali-kali menegaskan Arab Saudi tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina.

Kini, dengan munculnya syarat baru dari Trump, masa depan kesepakatan nuklir yang baru saja ditandatangani kembali berada dalam ketidakpastian, sekaligus membuka babak baru dalam dinamika politik dan diplomasi Timur Tengah.

Kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi dinilai memiliki dampak strategis yang besar bagi kawasan Timur Tengah. Selain membuka peluang pengembangan energi nuklir sipil, kesepakatan tersebut juga berpotensi memengaruhi keseimbangan geopolitik, terutama di tengah persaingan pengaruh Amerika Serikat, China, dan Rusia di kawasan. Karena itu, perubahan sikap Presiden Donald Trump memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Washington terhadap sekutu-sekutunya di Timur Tengah.