DIKSIMERDEKA.COM, BADUNG, BALI Krama Subak Pedahanan (masyarakat kelompok tani) Desa Jagapati dan Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung berharap DPRD Provinsi Bali dapat segera menyelesaikan masalah pengavelingan tanah pertanian mereka oleh investor. 

Hal ini lantaran kasus mengaveling tanah oleh investor ini telah banyak membuang waktu krama subak sehingga mempengaruhi aktivitas bertani yang pada gilirannya berdampak pada penghasilan mereka.

“Kita (krama Subak Pedahanan) sudah lima (5) bulan ngurus ini, kita sudah juga mengirim surat kesana-kesini. Kita berharap ini cepat kelar dan selesai. Kita berharap DPRD Provinsi ini membantu kami sebagai rakyat kecil,” terang Pekaseh Subak Pedahanan, I Wayan Sarimerta saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (10/01/2023).

Wayan Sarimerta menyatakan, kepastian percepatan penyelesaian kasus mengaveling tanah sangat penting bagi krama subak agar lebih tenang melaksanakan aktivitas pertanian tanpa perlu khawatir lahan pertanian mereka terancam alih fungsi.

Baca juga :  Dibongkar Satpol PP Badung, Krama Subak Pedahanan Kembali Pasang Baliho “Perarem”

“Bagaimanapun kami butuh juga ketenangan di lapangan (bertani) untuk bekerja. Jangan sampai krama diganggu diajak kesana-kesini ngurusin ini sehingga mengganggu aktivitas krama bertani,” ungkapnya.

Sebelumnya pada 30 Desember 2022,  Krama Subak Pedahana mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali untuk  mengadukan sekaligus meminta perlindungan lahan pertanian mereka yang tengah terancam alih fungsi lahan oleh pengembang atau investor. 

Kedatangan krama subak ini diterima langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali diantaranya I Made Supartha, Dr. Somvir , Anak Agung Sayoga, AA Gede Agung  Wira Mantara, serta I Nyoman Laka (komisi III).

Dalam pertemuan tersebut Komisi I DPRD Provinsi Bali menindaklanjuti dengan turun langsung ke lokasi dan akan memanggil pihak terkait seperti DPRD Badung, Satpol PP, PUPR, Desa Adat Dan Desa Dinas Angantaka dan Jagapati untuk dimintai keterangan. 

Baca juga :  Dewan Bali Soroti Dugaan Maladministrasi Pembongkaran Plang Subak Pedahanan Badung

Menurut Wayan Sarimerta pasca kunjungan yang dilakukan Komisi I DPRD Provinsi Bali pada 30 Desember 2022  ke lokasi pertanian krama subak Pedahanan belum menunjukan perkembangan berarti. Untuk itu ia pun berharap DPRD Provinsi Bali bisa segera menindaklanjuti persoalan ini. 

Terlebih tambahnya, saat ini di kawasan subak Pedahanan terdapat material  bangunan gorong-gorong milik pengembang yang diletakan ditengah jalan subak sehingga mengganggu dan menghalang-halangi jalan krama subak menuju lahan pertanianya.

“Kami berharap ini bisa segera diambil oleh pengembang Karena sangat mengganggu kami krama subak untuk beraktivitas berjalan menuju lahan kami,” ungkapnya.

Wayan Sarimerta dan krama subak Pedahanan mengkhawatirkan jika alih fungsi lahan seluas 50 are dibangun kaveling perumahan ia khawatir akan merambat ke lahan-lahan sawah lainya. 

Disamping itu menurutnya sampah-sampah akan banyak mengotori sawah serta lampu-lampu dari rumah-rumah yang akan dibangun bisa  mengundang hama sehingga mengancam pertanian. 

Baca juga :  Dewan Bali Soroti Dugaan Maladministrasi Pembongkaran Plang Subak Pedahanan Badung

“Sawah ini kan penting bagi kami ini sebagai mata pencarian kami pekerjaan utama kami. Kalau ini dibangun kaveling kami mau ngapain. Padahal waktu Pandemi kemarin kami bergantung dari sawah ini. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk melindungi kami,” terangnya.

Lebih jauh, ia pun menjelaskan bahwa penolakan atas adanya kaveling perumahan juga didasari atas awig-awig/pararem (peraturan) yang dimiliki oleh Krama Subak Pedahana yang menyatakan bahwa 1) Tanah pertanian tidak boleh dialihfungsikan menjadi BTN/Perumahan;

2) Tanah pertanian tidak boleh dikaveling Dan tidak diberi akses jalan oleh Krama Subak Pedahana; 3) Tanah pertanian boleh dijual asalkan tetap menjadi lahan pertanian; 4) Tanah pertanian boleh dibangun/ditempati oleh penduduk lokal yang sudah masuk menjadi krama/warga banjar adat dengan catatan kena iuran sesuai dengan luas tanah sebelum dibangun.