DIKSIMERDEKA.COM, BADUNG, BALI Krama Subak Pedahanan Desa Jagapati dan Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal, Badung kembali memasang baliho yang memuat pararem (aturan adat) tentang pelarangan alih fungsi lahan pertanian mereka. Pemasangan kembali ini sebagai bentuk penegasan bahwa krama subak menolak keras adanya alih fungsi lahan.  

Pekaseh Subak Pedahanan I Wayan Sarimerta mengatakan pemasangan Baliho pelarangan ini sebagai bentuk konsistensi sekaligus ketegasan krama subak Pedahanan menolak adanya alih fungsi lahan di kawasan kami. 

“Kemarin kami rapat bersama krama subak karena papan larangan kami sebelumnya itu kan diambil oleh Satpol PP. Nah, setelah rapat kami sepakat untuk sementara memasang baliho yang isinya sama dengan papan larangan yang kemarin kami pasang,” terang I Wayan Sarimerta saat dihubungi via telepon, Minggu (22/01/2023).

Sebelumnya Krama Subak Pedahanan sempat memasang papan larangan yang berisi Pararem tentang larangan adanya alih fungsi lahan di kawasan Subak Pedahanan. Pemasangan papan larangan ini sebagai respon akibat kawasan pertanian mereka tengah terancam dikaveling oleh investor. 

Baca juga :  Krama Subak di Badung Resah, Pekaseh: Pemda Terkesan Bela Investor

Namun, selang beberapa hari papan larangan milik krama subak Pedahanan malah dicopot dan diambil oleh Satpol PP Kabupaten Badung dengan alasan papan larangan tersebut dipasang di tanah milik negara. Padahal, menurut Wayan Sarimerta, plang dipasang di atas jalan milik subak.

“Kami sudah mengecek ke Aset Daerah Badung bahwa jalan itu tidak terdaftar sebagai jalan Pemda. Tetapi malah ada surat ke kami untuk membongkar papan larangan tersebut dengan diberi waktu 7 hari. Namun setelah kami rapatkan krama tidak setuju mencabut papan tersebut. Tapi papan itu dibongkar dan disita oleh Satpol PP,” ungkap I Wayan Sarimerta.

Kendati sudah memasang baliho larangan yang baru, Krama Subak Pedahanan berharap agar papan larangan berisi Pararem yang tengah disita oleh Satpol PP dapat dikembalikan dengan segera. Hal ini lantaran papan tersebut merupakan inventaris yang dimiliki oleh krama subak yang sudah diwariskan dari kepengurusan sebelumnya. 

Baca juga :  Dewan Bali Soroti Dugaan Maladministrasi Pembongkaran Plang Subak Pedahanan Badung

Adapun point-point yang tertulis pada papan larangan pararem krama subak Pedahanan antara lain : 1) Tanah pertanian tidak boleh dialihfungsikan menjadi BTN/Perumahan, 2) Tanah pertanian tidak boleh dikavling Dan tidak diberi akses jalan oleh Krama Subak Pedahana.

Kemudian 3) Tanah pertanian boleh dijual asalkan tetap menjadi lahan pertanian, 4) Tanah pertanian boleh dibangun/ditempati oleh penduduk lokal yang sudah masuk menjadi Krama/warga banjar adat dengan catatan kena iuran sesuai dengan luas tanah sebelum dibangun. 

Berkaitan dengan pergerakan para pengembang di kawasan pertanian mereka yang sebelumnya sangat meresahkan krama subak, Wayan Sarimerta mengaku paska melaporkan dan sekaligus meminta perlindungan ke DPRD Bali pergerakan pengembang di lapangan sudah tidak beraktifitas lagi.

Baca juga :  Merasa Tidak Terayomi di Badung, Subak Pedahanan Ngadu ke Provinsi

“Akan tetapi tentu kami berharap agar ini bisa segera selesai agar kami bisa aman dan tenang untuk bertani,” terangnya.

Sebelumnya pada 30 Desember 2022 Krama Subak Pedahanan mendatangi DPRD Provinsi Bali mengadukan sekaligus meminta perlindungan lahan pertanian mereka yang tengah terancam alih fungsi lahan oleh pengembang atau investor. 

Pasalnya, aduan krama Subak Padahana atas keberatan adanya kaveling tanah untuk pembangunan di wilayah pertanian mereka ke Bupati dan DPRD Badung serta instansi pemerintah terkait di tingkat Kabupaten tidak mendapat pengayoman maksimal.

Pada kesempatan tersebut krama subak diterima oleh anggota Komisi I DPRD Bali, yaitu I Made Supartha, Dr. Somvir , Anak Agung Sayoga, AA Gede Agung  Wira Mantara, serta I Nyoman Laka (Komisi III).