JAKARTA, DIKSIMERDEKA.COM – Kursi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) yang masih kosong mulai ramai diperbincangkan. Nama Norman Joesoef belakangan mencuat sebagai salah satu sosok yang disebut-sebut berpeluang mengisi posisi tersebut.

Norman dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di sektor industri pertahanan. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki posisi Wamenhan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai posisi Wamenhan tidak harus selalu diisi oleh figur berlatar belakang militer. Menurutnya, sosok dari kalangan sipil tetap memiliki peluang sepanjang mempunyai kompetensi dan mampu bekerja dalam kerangka kebijakan pertahanan nasional.

“Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI,” kata Dave dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Baca juga :  120 Juta Motor Akan Dikonversi Listrik dalam 4 Tahun

Bukan Soal Seragam, Tapi Kapasitas

Dave menilai latar belakang profesi bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan siapa yang layak menduduki kursi Wamenhan.

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah kemampuan memahami persoalan pertahanan, pengalaman, kompetensi serta kemampuan membangun koordinasi dengan berbagai pihak.

Ia menegaskan, selama pembagian tugas dan kewenangan berjalan jelas serta komunikasi antarunsur berlangsung baik, perbedaan latar belakang tidak semestinya menjadi persoalan.

“Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya,” sambung Politisi Fraksi Partai Gokar.

Dave kemudian menekankan bahwa Wamenhan membutuhkan figur yang bukan hanya memiliki latar belakang tertentu, tetapi juga mampu memahami isu strategis pertahanan dan menjalankan fungsi koordinasi.

“Menurut saya, latar belakang militer maupun nonmiliter tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Posisi Wakil Menteri Pertahanan membutuhkan kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi yang baik,” ujarnya.

Baca juga :  Prabowo Akui MBG Masih Amburadul: 3.000 Dapur Ditutup!

Menurut Dave, jika persyaratan tersebut terpenuhi, figur dari kalangan militer maupun sipil sama-sama dapat menjalankan tugas secara efektif.

“Dengan kapasitas tersebut, seorang Wamenhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan dukungan yang optimal kepada Menteri Pertahanan, terlepas dari latar belakang profesinya,” tambah Dave.

Nama Norman Joesoef Mencuat

Wacana pengisian posisi Wamenhan mencuat setelah nama Norman Joesoef disebut-sebut sebagai salah satu kandidat.

Norman dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan. Namun, belum ada keputusan resmi dari Presiden mengenai siapa yang akan dipercaya mengisi posisi tersebut.

Karena itu, Dave meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan siapa yang akan menduduki kursi Wamenhan.

Menurutnya, penentuan posisi tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dalam menyusun kebutuhan kabinet.

Baca juga :  ASEAN Mulai Merapat ke Rusia, RI Impor Minyak hingga Bidik Kilang & Storage

“Terkait wacana pengisian posisi Wakil Menteri Pertahanan, menurut saya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan dan kebutuhan kabinet,” ungkapnya.

Jangan Mendahului Keputusan Presiden

Dave menegaskan proses penentuan Wamenhan masih menjadi kewenangan Presiden. Karena itu, berbagai nama yang beredar belum bisa dianggap sebagai keputusan final.

“Karena itu, kita perlu menunggu keputusan resmi dan tidak mendahului proses yang masih berjalan. Yang terpenting, siapa pun yang nantinya dipercaya harus memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional,” pungkasnya.

Dengan demikian, menurut Dave, perdebatan soal apakah Wamenhan harus berasal dari militer atau sipil seharusnya tidak menjadi persoalan utama.

Yang lebih penting adalah siapa pun yang dipilih mampu bekerja efektif, memahami kebutuhan pertahanan nasional, menjaga soliditas dengan TNI, serta memberikan dukungan maksimal kepada Menteri Pertahanan.