TEL AVIV DIKSIMERDEKA.COM Menteri Keamanan Nasional sIsrael berhaluan kanan , Itamar Ben-Gvir, kembali memicu kontroversi tajam di panggung global. Secara terang-terangan, ia membeberkan proposal komprehensif terkait rencana pengusiran warga Gaza secara paksa, dengan ambisi utama mengirim seluruh warga Palestina dari kawasan tersebut ke luar negeri.Oleh karena itu, rencana pengusiran warga Gaza kembali memantik kemarahan dunia internasional pekan ini. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, secara terang-terangan membongkar dokumen provokatif setebal 20 halaman ke hadapan publik.

Jelang pemilihan umum Israel yang kian memanas, Ben-Gvir menargetkan pendepakan 250.000 warga Palestina dari Jalur Gaza pada tahun pertama. Menyusul kemudian, ia berambisi membuang sisa populasi yang berjumlah sekitar 2 juta jiwa dalam kurun waktu enam tahun ke depan.

“Itu realistis,” ujar Ben-Gvir. Lebih lanjut dalam laporan The Guardian, ia mengklaim sudah ada negara-negara yang “siap” menampung warga Palestina dari Gaza, meski ia sengaja tutup mulut soal identitas negara-negara tersebut.

Sebagai konteks, pemindahan paksa warga sipil di wilayah pendudukan jelas merupakan kejahatan perang di bawah Konvensi Jenewa. Namun faktanya, para elit politik Israel justru seakan berlomba memamerkan kebrutalan visi mereka untuk masa depan Gaza. S

ikap keras kepala ini sekaligus menampar upaya Presiden AS, Donald Trump, yang mencoba mendorong kesepakatan gencatan senjata yang masih setengah matang dan mandek di tengah gempuran serangan Israel yang terus berlanjut.

Baca juga :  Kanada Ngamuk! PM Carney Siap Balas Dendam Tarif Trump Kanada Dolar Demi Dolar

“Emigrasi Sukarela” yang Berujung Pemaksaan

Manuver Ben-Gvir tak berhenti pada sekadar retorika. Ia menyatakan bahwa partai sayap kanannya, Jewish Power (Kekuatan Yahudi), akan menuntut dibentuknya “kementerian yang membawahi urusan emigrasi” saat pembentukan pemerintahan baru nanti. “Ini adalah hasil kerja selama satu setengah tahun dan… ini konkret,” tegasnya memvalidasi keseriusan proposal tersebut.

Proposal kontroversial ini terangkum dalam dokumen setebal 20 halaman yang diberi judul eufemistis: “Rencana Kerja Nasional untuk Emigrasi Sukarela dari Jalur Gaza”.

Meski dibungkus dengan diksi “sukarela”, komunitas internasional otomatis memandang rencana ini sebagai bentuk pemaksaan. Hal ini didasari pada kondisi mengerikan dan tak layak huni yang secara sengaja dijatuhkan Israel terhadap penduduk Gaza, ditambah lagi niat eksplisit Ben-Gvir sejak awal: melenyapkan populasi Palestina dari tanah mereka sendiri. Mengingatkan kembali, awal tahun ini, tim penyelidik independen PBB secara tegas menyimpulkan bahwa Israel terus melakukan genosida dengan menargetkan anak-anak Palestina di Gaza secara sengaja.

Manuver Politik Sayap Kanan Jelang Pemilu

The Guardian juga melaporkan Gagasan ekstrem Ben-Gvir ini mengemuka tak lama setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, melontarkan pernyataan provokatif lainnya. Katz menyebut bahwa Israel sedang mencari persetujuan dari pemerintahan Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Ia mengklaim wacana tersebut masih dalam tahap diskusi setelah sempat “dibekukan” oleh Trump.

Baca juga :  Perang Iran Bikin Toyota Rugi Rp60 Triliun, Harga Material dan Penjualan Terpukul

Dalam sebuah konferensi yang digelar oleh surat kabar Yedioth Ahronoth, Katz menyatakan bahwa Israel akan memfasilitasi emigrasi tersebut “dengan cara apa pun”. Pernyataan ini jelas mengisyaratkan sebuah kebijakan yang bersifat koersif. Trump sendiri sempat memicu kemarahan global di awal masa jabatan keduanya saat ia menyarankan agar 2 juta warga Palestina meninggalkan Gaza supaya AS bisa membangun ulang wilayah itu—sebuah proposal blunder yang akhirnya buru-buru ia tarik kembali.

Dengan pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober, Ben-Gvir secara konsisten melancarkan aksi-aksi provokatif demi mengamankan basis suara sayap kanannya. Sebelumnya, ia membagikan rekaman lokasi eksekusi warga Palestina yang dihukum mati oleh pengadilan militer Israel karena tuduhan serangan—sebuah hukuman yang ironisnya tidak pernah menyentuh ekstremis Yahudi dengan kejahatan serupa. Dalam video lain, ia bahkan secara terbuka menikmati penyiksaan terhadap tahanan Palestina di bawah otoritas Israel.

Berdasarkan jajak pendapat terbaru, partai Jewish Power yang dipimpin oleh Ben-Gvir—sosok yang memiliki rekam jejak kriminal atas hasutan rasisme, dukungan terhadap organisasi teroris, dan tengah dijatuhi sanksi oleh berbagai negara—diprediksi akan meraup sekitar tujuh kursi di parlemen.

Baca juga :  Trump Sebut Proposal Damai Iran “Sampah”, Hormuz Memanas Lagi

Ambisi Penaklukan Netanyahu dan Kontrol 65 Persen Gaza

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut unjuk gigi dengan mengunjungi pos militer di Gaza pada hari Rabu. Melalui kunjungan tersebut, ia bersikeras menolak opsi penarikan pasukan militer dari wilayah Gaza yang saat ini mereka duduki.

“Kami tidak mundur. Kami tetap di garis ini. Kami menguasai 60 persen dari jalur ini. Dan masih banyak lagi yang akan datang, karena kami sedang melenyapkan para teroris yang mengancam kami – kami melakukan ini hari demi hari,” ujarnya.

Pernyataan ini diperkuat oleh Wakil Kepala Staf Umum Israel, Mayjen Tamir Yadai, yang mengungkapkan bahwa Israel kini telah mencaplok dan menguasai 65 persen wilayah Gaza. Angka ekspansif ini melesat jauh melampaui batas 53 persen yang sebelumnya disepakati dalam gencatan senjata yang dimediasi Trump tahun lalu.

Seolah belum puas dengan pengusiran massal di Gaza, ambisi Ben-Gvir terus meliar. Ia turut menyerukan deportasi paksa terhadap dua anggota parlemen dan siapa saja “yang tidak setia kepada negara Israel”—bahkan jika mereka adalah warga Yahudi. Secara blak-blakan, ia berjanji akan menjadikan kebijakan sapu bersih tersebut sebagai prioritas utama jika ia kembali masuk ke jajaran pemerintahan mendatang.