JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM— Pemerintah diminta tidak hanya bergerak mengirim bantuan setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). Di tengah kepanikan warga, informasi resmi dan terpercaya juga harus menjadi prioritas.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT Dipo Nusantara mengatakan kecepatan pemerintah dalam menangani keadaan darurat sangat dibutuhkan. Apalagi, gempa yang terjadi pada Sabtu pagi itu menyebabkan kerusakan bangunan dan sempat memicu peringatan dini tsunami.

Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pukul 04.58 WIB. Episenter berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

“Kami berharap pemerintah dan stakeholder terkait segera bergerak cepat melakukan tanggap darurat terhadap dampak gempa. Kami mendapat informasi jika kerusakan bangunan cukup parah dan memicu kepanikan masyarakat sehingga mereka naik ke dataran-dataran tinggi,” ujar Dipo dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Baca juga :  Sekjen DPR Sampaikan Penghargaan Kepada Tiga PNS Purnabakti

Politisi Fraksi PKB itu meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menunda penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, kebutuhan dasar harus segera dikirim agar warga tidak semakin kesulitan di tengah situasi darurat.

“Kami berharap pemerintah segera membantu masyarakat agar mereka tidak semakin kesulitan karena terlambat mendapatkan pertolongan, makanan, air bersih, tempat berlindung, maupun layanan kesehatan,” ujarnya.

Utamakan Pencarian dan Keselamatan Warga

Dipo menegaskan, dalam kondisi tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan warga yang tertimpa bangunan harus menjadi prioritas utama.

Bangunan yang rusak dan berpotensi membahayakan warga juga harus segera dikosongkan. Jangan sampai warga justru menjadi korban berikutnya karena bertahan di bangunan yang tidak aman.

“Kita harus mengutamakan manusia. Cari dan selamatkan warga yang membutuhkan pertolongan, pastikan korban luka segera mendapat layanan medis, dan jangan biarkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal harus bertahan dalam kondisi yang tidak layak,” katanya.

Baca juga :  Isu Kapolri Diganti Dibantah! Komisi III Tegaskan Tak Ada Surpres dari Presiden

Menurut Dipo, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pembagian logistik. Pemerintah juga harus memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan khusus selama berada di pengungsian.

Anak-anak, lanjut dia, membutuhkan penanganan berbeda dengan orang dewasa. Begitu pula lansia, perempuan, penyandang disabilitas dan warga yang sedang sakit.

“Bantuan jangan hanya melihat kebutuhan umum. Perhatikan juga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga yang sedang sakit. Mereka membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus di lokasi pengungsian,” ujarnya.

Jangan Biarkan Hoaks Tambah Kepanikan

Selain persoalan logistik dan keselamatan warga, Dipo menyoroti pentingnya informasi resmi selama masa pascagempa.

BMKG dan pemerintah daerah diminta terus memberikan informasi mengenai perkembangan kondisi gempa, termasuk potensi gempa susulan.

Baca juga :  Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP

Informasi yang cepat dan akurat dinilai penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum jelas sumbernya.

Di tengah kepanikan, kabar palsu justru bisa memperburuk keadaan. Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi dari sumber resmi dan dapat dipercaya.

“Pemerintah harus hadir bukan hanya dengan bantuan, tetapi juga dengan informasi yang dapat dipercaya. Kita berharap tidak ada korban jiwa dan seluruh masyarakat Flores serta NTT diberikan keselamatan dalam menghadapi bencana ini,” pungkasnya.

Bagi masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak, kepastian informasi menjadi sama pentingnya dengan bantuan logistik. Di tengah bencana, warga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tempat aman untuk berlindung, sekaligus informasi yang benar agar kepanikan tidak berubah menjadi bencana baru.