DIKSIMERDEKA.COM BANDAR LAMPUNG Peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam mendorong ekonomi digital daerah kembali disorot. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memberi sinyal tegas: digitalisasi tak boleh setengah hati.

Hal itu disampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bandar Lampung, Sabtu (11/4/2026).

Lampung Potensial, Tapi Ketimpangan Masih Nyata

Menurut Nurdin, Lampung punya kekuatan ekonomi besar,mulai dari singkong untuk tapioka, kopi, hingga lada. Ditambah posisi strategis Pelabuhan Bakauheni sebagai simpul logistik nasional.

Namun di balik potensi itu, masih ada masalah struktural.

“Lampung memiliki komoditas unggulan seperti singkong untuk tapioka, kopi, dan lada. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Bakauheni sebagai simpul logistik nasional menjadikan provinsi ini strategis. Namun, di sisi lain masih terdapat kemiskinan struktural, khususnya di wilayah pesisir,” ujar Nurdin.

Gubernur Buka Fakta: Uang Numpuk di Kota

Senada, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih tajam antara kota dan desa.

Baca juga :  DK OJK 2022-2027 Terpilih, Puan : Kita Menanti Taringnya Dalam Memerangi Investasi Bodong

Ia mengungkap, 70 persen perputaran uang masih terkonsentrasi di kota, sementara desa hanya kebagian 30 persen.

“Presiden kita memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kunci. Di Lampung, kita memiliki potensi besar di sektor komunitas lokal. Sebagai contoh, ada sekitar 5.000 merek keripik singkong berbasis komunitas, namun seringkali pertumbuhannya terhambat karena masalah distribusi dan infrastruktur digital yang belum merata hingga ke pelosok,” ujar Gubernur.

Lampung sendiri tercatat sebagai provinsi dengan populasi terbesar kedua di Sumatera.

Meski begitu, ekonomi daerah tetap tumbuh 5,90 persen secara tahunan.

“Ke depan, kami fokus pada dua program kerja utama. Pertama, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kecil di desa. Kedua, memastikan pemerataan konektivitas digital agar produk lokal desa bisa bersaing tanpa harus lari ke kota,” tambahnya.

Baca juga :  DPR Tegaskan Tidak Ada Pengesahan RUU HIP dan ‘Omnibus Law’

Telkom Ditantang, Bukan Sekadar Bangun Jaringan

Nurdin menegaskan, Telkom tidak cukup hanya membangun infrastruktur.

Lebih dari itu, harus mampu menciptakan ekosistem digital yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ini harus terus didorong dengan menghadirkan ekosistem digital yang mampu meningkatkan value komoditas lokal serta membuka akses pasar yang lebih luas,” tegas Politisi Golkar itu.

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin juga menegaskan tujuan kunjungan DPR.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah. Transformasi digital harus menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi kita agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” kata Nurdin.

Fakta Lapangan: 85 Dusun Masih Tanpa Sinyal

Di tengah dorongan digitalisasi, fakta di lapangan masih “menampar”.

Tercatat masih ada 14 desa dan 85 dusun di Lampung yang belum terjangkau jaringan alias blank spot.

Baca juga :  Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas ‘Renewable Energy’

Masalah klasik ini dinilai jadi penghambat utama pemerataan ekonomi.

Telkom Janji Bereskan, BI Ingatkan Kolaborasi

Menanggapi hal tersebut, Telkom melalui Direktur Peningkatan Nilai, Widia, menyatakan komitmennya.

Fokusnya antara lain:

  • Digitalisasi sekolah di daerah terpencil
  • Penguatan UMKM berbasis digital
  • Infrastruktur ekonomi digital inklusif

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bimo Epyanto, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga.

Menurutnya, transformasi digital oleh BUMN seperti Telkom akan berdampak langsung pada produktivitas daerah dan stabilitas ekonomi.

Desa Jadi Kunci, Digital Jadi Senjata

Pertemuan yang digelar di Hotel Grand Mercure ini juga dihadiri anggota Komisi VI DPR RI, manajemen BUMN, serta jajaran Pemprov Lampung.

Diskusi mengerucut pada satu hal:
akses digital harus merata dari kota hingga desa.

Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan dinikmati segelintir wilayah.