MANGGARAI BARAT DIKSIMERDEKA.COM— Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah tidak membiarkan sekitar 4.000 warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terlalu lama hidup di posko pengungsian.

Pemerintah diminta segera menetapkan target pemulihan yang terukur, termasuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat.

Saan menilai, kepastian waktu menjadi penting agar para pengungsi tidak terus hidup dalam kondisi serba terbatas di posko. Masyarakat harus memiliki gambaran kapan mereka dapat kembali ke rumah atau menempati hunian baru.

“Jangan sampai 4.000 pengungsi ini berlarut-larut di posko. Harus ada target pemulihan yang jelas,” ujar Saan Mustopa dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).

Baca juga :  Pimpinan DPR Dukung Langkah Perubahan Gugus Tugas Menjadi Satgas

Menurut Saan, langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah melakukan pemetaan kondisi rumah warga. Kerusakan perlu diklasifikasikan secara jelas, mulai dari ringan, sedang hingga berat.

Pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan bentuk penanganan masing-masing warga. Rumah yang masih dapat diperbaiki bisa segera ditangani, sementara warga yang rumahnya tidak layak huni membutuhkan solusi hunian yang lebih permanen.

“Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 pengungsi ini kan pelan-pelan bisa berkurang,” katanya.

Saan menegaskan, pengurangan jumlah pengungsi tidak berarti pemerintah boleh mengendurkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih berada di posko.

Baca juga :  Kepala BNPB Sebut Situasi Banjir di Bali Telah Terkendali

Selama proses perbaikan rumah dan pembangunan huntap berlangsung, kebutuhan pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan kebutuhan dasar lainnya harus tetap dipastikan.

DPR Kawal Sampai Tahap Pemulihan

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan DPR RI. Di antaranya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Saan memastikan DPR RI tidak hanya mengawal penanganan pada masa tanggap darurat, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan sampai masyarakat terdampak kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

Baca juga :  Driver Online Tak Lagi Sendiri! DPR Siapkan UU Perlindungan, Negara Diminta Turun Tangan

Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana bukan hanya diukur dari seberapa cepat bantuan tiba di lokasi. Tahap yang tidak kalah penting adalah memastikan warga bisa keluar dari pengungsian dan kembali menjalani kehidupan normal.

DPR RI, kata Saan, akan terus mengawal penanganan bencana hingga tahap pemulihan.

“Targetnya jelas, pengungsi harus berkurang secara bertahap dan masyarakat terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan secara normal.”

Dengan sekitar 4.000 warga masih berada di pengungsian, pemerintah kini dituntut tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga memiliki target waktu yang jelas.

Sebab, bagi korban bencana, kembali ke rumah bukan sekadar persoalan bangunan. Itu adalah awal untuk memulihkan kehidupan yang porak-poranda akibat gempa.