Rakernas ADPSI II Akan Bahas Lima Isu Strategis, Mulai dari Penguatan Fiskal Hingga Sinergitas Pusat dan Daerah

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan membahas lima isu strategis yang menjadi fokus penguatan tata kelola pemerintahan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum ADPSI Buky Wibawa Karya Guna mengatakan pembahasan tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

“Lima isu strategis yang akan dibahas diharapkan melahirkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Buky saat membuka Rakernas.

Lima isu strategis tersebut meliputi penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta optimalisasi penerimaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Rakernas juga membahas penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam mendukung pengelolaan sumber daya pemerintah pusat dan daerah.

Pembahasan lainnya mencakup penguatan kebijakan fiskal daerah dan pengawasan APBD guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, peran strategis Danantara dalam mendorong investasi yang memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta strategi hilirisasi dan optimalisasi penerimaan negara sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Buky mengatakan, berkurangnya kapasitas fiskal daerah akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), turut dirasakan dampaknya oleh pemerintah daerah. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh menghambat pembangunan.

“Pengurangan transfer dari pusat bukan berarti pembangunan di daerah harus berhenti. Justru ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menjalankan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Buky di tengah kondisi tersebut pemerintah daerah didorong lebih inovatif. Ia mencontohkan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mendorong pendataan ulang aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.

“Jangan sampai aset daerah hanya menjadi aset pasif. Masih banyak lahan milik pemerintah yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, potensi penerimaan dari sektor pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, juga perlu terus dioptimalkan,” katanya.

Menurut Buky, inovasi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi potensi daerah menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.

Adapun Buky mengatakan tema Rakernas ADPSI II adalah “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 “.

Buky mengatakan tema tersebut dipilih karena penguatan kapasistas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurutnya, fiskal daerah yang kuat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat investasi, dan mengoptimalkan potensi daerah.

“Di samping juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Reporter: Agus Pebriana