Ikuti Rakernas ADPSI, Ketua DPRD Bali Akan Suarakan Penguatan Fiskal Daerah Pariwisata

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengungkapkan akan menyuarakan penguatan fiskal bagi daerah pariwisata dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar di Prime Plaza, Sanur, Senin (29/06/2026).
 
Menurut Dewa Jack sapaan akrabnya, Bali akan menyampaikan sejumlah usulan agar ada dukungan berupa pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata dan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan pariwisata berbasis budaya.
 
“Bali nanti akan berbicara tentang bagaimana pariwisata kedepan. Bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan infrastruktur untuk penunjang pariwisata,” saat ditemui usai pembukaan Rakernas ADPSI.
 
Dewa Jack mengatakan Bali sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata memiliki karakteristik berbeda dengan daerah penghasil sumber daya alam. Karena itu, menurutnya, kebijakan fiskal pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kontribusi daerah pariwisata terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, skema fiskal yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mengakomodir kontribusi daerah pariwisata terhadap perekonomian nasional, tidak seperti daerah penghasil sumber daya alam.

Padahal tambahnya, Bali justru menyumbang devisa sekitar Rp160 triliun hingga Rp170 triliun setiap tahun. Oleh karena itu, ia berharap aspirasi itu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan fiskal.

“Namun secara devisa kami penyumbang devisa yang jika dirupiahkan itu sekitar 160-170 triliun per tahunn, ini juga akan menjadi tema kita kedepan,” terangnya.
 
Adapun tema Rakernas ADPSI II adalah “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 “.
 
Ketua Umum ADPSI Buky Wibawa Karya Guna mengatakan tema tersebut dipilih karena penguatan kapasistas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
 
Adapun dalam rakernas kali ini terdapat lima isu strategis yang akan dibahas yaitu pertama, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta optimalisasi penerimaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, R penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam mendukung pengelolaan sumber daya pemerintah pusat dan daerah.
 
Lalu, penguatan kebijakan fiskal daerah dan pengawasan APBD guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, peran strategis Danantara dalam mendorong investasi yang memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta strategi hilirisasi dan optimalisasi penerimaan negara sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Reporter: Agus Pebriana