DIKSIMERDEKA.COM YOGYAKARTA –Latsarmil Manajer KDMP kembali menuai kritik setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer. Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah perlu segera menghentikan pola pelatihan tersebut dan merancang sistem baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan koperasi.

Ya, kematian demi kematian dalam pelatihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini memicu kritik keras dari kalangan akademisi. Setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti pelatihan, dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Subarsono, menilai pemerintah tak bisa lagi sekadar melakukan evaluasi. Menurutnya, desain pelatihan tersebut harus dirombak total.

Subarsono menyebut pendekatan militeristik yang diterapkan kepada calon manajer koperasi sejak awal sudah melenceng dari kebutuhan jabatan yang akan mereka emban. Alih-alih dibekali kemampuan mengelola bisnis koperasi, para peserta justru menjalani latihan baris-berbaris, apel, lari hingga pelatihan menggunakan senjata.

“Manajer koperasi bertugas mengelola operasional, mengawasi arus kas, memimpin sumber daya manusia, memastikan target bisnis tercapai, dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada pengurus. Bukan dipersiapkan untuk menjalankan tugas-tugas kemiliteran,” kata Subarsono, Minggu (28/6) seperti dikutip dalan berita kepakaran UGM

Baca juga :  DPR Minta Latsarmil SPPI Disetop! 5 Calon Manajer Koperasi Merah Putih Jadi Korban

Ia menilai materi pelatihan seharusnya difokuskan pada tata kelola koperasi, kepemimpinan organisasi, manajemen keuangan digital, kewirausahaan, inovasi bisnis, pemasaran digital, hingga penyusunan strategi usaha. Seluruh kompetensi tersebut dinilai jauh lebih relevan dibanding latihan fisik ala militer.

Meski mengakui pelatihan militer dapat membentuk kedisiplinan, Subarsono menegaskan bahwa disiplin di dunia koperasi memiliki makna yang berbeda dengan disiplin di lingkungan militer. Dalam koperasi, disiplin tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, ketepatan pelaporan, pelayanan kepada anggota, serta kepatuhan terhadap tata kelola organisasi.

Sebaliknya, budaya militer lebih menekankan sistem komando, kepatuhan mutlak terhadap atasan, dan komunikasi satu arah. Menurutnya, jika pola tersebut dibawa ke dalam koperasi, nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi gerakan koperasi justru berpotensi terkikis.

“Ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik, ada risiko budaya dialog tergantikan oleh budaya komando. Padahal koperasi dibangun di atas musyawarah, partisipasi anggota, dan pengambilan keputusan secara demokratis,” ujarnya.

Subarsono juga mengingatkan bahwa pendekatan seperti itu dapat mematikan inovasi. Manajer berpotensi hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur tanpa keberanian mencari solusi baru. Akibatnya, pegawai maupun anggota koperasi enggan menyampaikan gagasan karena ruang diskusi digantikan pola instruksi dari atas ke bawah.

Baca juga :  43 Koperasi Desa Merah Putih Telah Beroperasi di Kota Denpasar

Ia bahkan menyinggung sejumlah pendirian KDMP yang dinilai tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, seperti lokasi koperasi yang berada jauh dari permukiman, di kawasan perbukitan, hingga di tengah hutan. Kondisi tersebut disebut sebagai contoh lemahnya dialog antara pengambil kebijakan dengan warga.

“Kalau masyarakat hanya diposisikan sebagai objek proyek, jangan berharap muncul rasa memiliki terhadap koperasi itu,” katanya.

Bagi Subarsono, lima korban jiwa menjadi alarm serius bahwa pemerintah tidak cukup hanya melakukan evaluasi administratif. Ia mendesak penghentian pelatihan dasar militer bagi manajer KDMP dan meminta pemerintah segera menyusun model pelatihan baru yang lebih relevan, aman, dan sesuai kebutuhan koperasi modern.

Ia juga mendorong Kementerian Koperasi membuka ruang dialog dengan akademisi, praktisi koperasi, serta masyarakat sebelum menetapkan desain pelatihan baru. Menurutnya, keberanian mengakui kekeliruan dan memperbaiki kebijakan justru akan memulihkan kepercayaan publik.

Baca juga :  Kementerian Pertahanan RI Gelar Sosialisasi dan Diseminasi PKBN Lingkup Pendidikan di Provinsi Bali

“Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang dipertahankan mati-matian, tetapi kebijakan yang berani diperbaiki ketika terbukti melahirkan persoalan. Publik akan lebih menghargai pemerintah yang mau mendengar kritik daripada bersikukuh mempertahankan pola yang telah memakan korban jiwa,” ujar Subarsono.

Ia menambahkan, pelatihan manajer KDMP semestinya berada di bawah otoritas Kementerian Koperasi. Kementerian tersebut dapat berkolaborasi dengan kementerian lain, namun substansi pelatihannya harus tetap berorientasi pada penguatan kapasitas manajerial, tata kelola koperasi, dan prinsip good governance, bukan pendekatan militer yang dinilai tidak selaras dengan karakter organisasi koperasi.

ubarsono menilai momentum evaluasi Latsarmil Manajer KDMP tidak boleh berhenti pada pencarian penyebab insiden semata. Pemerintah juga perlu mengkaji kembali tujuan, metode, hingga indikator keberhasilan pelatihan bagi calon manajer koperasi. Menurutnya, keberhasilan seorang manajer tidak diukur dari kemampuan menjalani latihan fisik, melainkan dari kapasitas mengelola organisasi, membangun kepercayaan anggota, meningkatkan omzet usaha, serta menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan desain pelatihan yang tepat, tujuan memperkuat koperasi desa dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan peserta.