DIKSIMERDEKA.COM TEHERAN-Jalur pelayaran minyak terpenting di dunia kembali menjadi sumber ketegangan baru. Saat negara-negara Teluk khawatir Iran akan semakin kuat setelah pencairan miliaran dolar aset yang dibekukan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio datang membawa pesan tegas: Selat Hormuz tidak boleh dipungut biaya oleh siapa pun.

Pernyataan itu disampaikan Rubio saat tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk menemui para pemimpin negara-negara Teluk. Kunjungan ini dilakukan guna meyakinkan sekutu-sekutu Washington bahwa kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari yang dicapai dengan Iran tidak akan mengancam keamanan kawasan.

Rubio menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional yang harus tetap terbuka bagi seluruh negara tanpa pungutan biaya.

“Tidak ada negara yang boleh mengenakan tarif atau biaya di jalur perairan internasional. Itulah hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia dan kami berharap aturan yang sama berlaku di Selat Hormuz,” kata Rubio dilansir The Guardian Rabu (24/6/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus merespons sikap Iran yang sebelumnya mengisyaratkan memiliki hak untuk mengatur layanan maritim dan kemungkinan pungutan tertentu di Selat Hormuz setelah masa gencatan senjata berakhir.

Baca juga :  Perundingan AS-Iran Batal Akibat Konflik Israel-Hezbollah

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia. Sebagian besar ekspor minyak mentah dan gas alam cair dari kawasan Teluk melewati jalur sempit tersebut. Karena itu, setiap ketegangan di wilayah ini selalu memicu kekhawatiran pasar energi global.

Meski kesepakatan gencatan senjata AS-Iran disambut positif oleh sebagian pihak, sejumlah negara Teluk masih menyimpan kekhawatiran besar. Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain menilai pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan berpotensi memperkuat kemampuan militer Teheran.

Dalam kesepakatan terbaru, Iran diperkirakan akan memperoleh akses terhadap sekitar 6 miliar dolar AS aset yang sebelumnya dibekukan di Qatar. Selain itu, pelonggaran sanksi minyak Iran berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan hingga miliaran dolar dalam beberapa bulan ke depan.

Kekhawatiran negara-negara Teluk semakin meningkat karena Iran menolak memasukkan program rudal balistiknya ke dalam agenda perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat.

Baca juga :  Disnaker Pantau PMI Asal Bali di Timur Tengah Pascaserangan AS–Israel ke Iran

Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan menegaskan bahwa program rudal negaranya tidak akan pernah menjadi bagian dari negosiasi apa pun.

“Jika kami tidak memiliki rudal untuk pertahanan diri, Israel dan Amerika akan memperlakukan Iran seperti yang terjadi di Gaza,” ujar Pezeshkian.

Selain persoalan rudal, perbedaan pandangan juga muncul terkait program nuklir Iran. Presiden Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa Iran telah menyetujui kembalinya inspektur internasional untuk memantau fasilitas nuklir mereka.

Namun pemerintah Iran segera membantah klaim tersebut dan menyatakan belum ada kesepakatan final mengenai mekanisme inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Di sisi lain, isu Lebanon juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kesepakatan AS-Iran. Rubio mengakui bahwa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran, termasuk Hezbollah, harus menghormati gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Ketegangan antara Israel dan Hezbollah masih menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas kawasan. Jika konflik kembali membesar, proses diplomasi yang sedang dibangun antara Washington dan Teheran bisa terganggu.

Dalam kunjungannya ke kawasan Teluk, Rubio dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Ketiga negara tersebut menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat yang memiliki peran strategis di kawasan.

Baca juga :  Trump Sebut Proposal Damai Iran “Sampah”, Hormuz Memanas Lagi

Sementara itu, Iran juga mulai mengintensifkan diplomasi regionalnya. Presiden Pezeshkian melakukan kunjungan ke Pakistan, yang menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak konflik dengan Amerika Serikat berakhir.

Teheran juga dilaporkan tengah membahas kerja sama jangka panjang dengan Oman terkait pengelolaan Selat Hormuz. Iran berharap dapat memainkan peran lebih besar dalam administrasi jalur pelayaran tersebut tanpa melanggar hukum internasional.

Meski berbagai perundingan terus berlangsung, sejumlah pengamat menilai hubungan AS dan Iran masih berada dalam fase rapuh. Persoalan rudal balistik, program nuklir, peran kelompok proksi Iran di Timur Tengah, hingga status Selat Hormuz berpotensi kembali memicu ketegangan sewaktu-waktu.

Namun untuk saat ini, Washington ingin memastikan satu hal yang tidak bisa ditawar: Selat Hormuz harus tetap menjadi jalur pelayaran bebas biaya bagi kapal-kapal dunia.