DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA-Pemerintah mulai tancap gas mengejar target swasembada energi. Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia terang-terangan membuka karpet merah bagi investor migas untuk masuk ke Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 118 Wilayah Kerja (WK) Migas potensial disiapkan pemerintah demi mendongkrak produksi minyak nasional hingga tembus 1 juta barel per hari pada 2029.

Bahlil bahkan menyindir praktik “nego belakang meja” yang selama ini sering jadi bisik-bisik di sektor energi.

“Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh. Tidak perlu nego-nego di belakang meja,” tegas Bahlil saat membuka IPA Convex 2026 di Tangerang, Banten.

Menurutnya, siapa pun boleh masuk mengelola migas Indonesia asalkan punya modal, teknologi, dan keseriusan.

Pernyataan itu langsung jadi sinyal keras bahwa pemerintah ingin investasi migas dipercepat di tengah ancaman krisis energi global dan tekanan geopolitik dunia.

Dari 118 WK Migas yang sudah dipetakan pemerintah, rinciannya terdiri dari 43 wilayah tahap studi bersama, 50 wilayah tahap penawaran studi dan akuisisi data baru, serta 25 wilayah yang sudah ditandatangani kontraknya.

Delapan blok hasil lelang 2025 bahkan sudah resmi diteken. Mulai dari WK Gagah di Sumatera Selatan, WK Bintuni di Papua Barat, hingga Southwest Andaman di Laut Andaman.

Total potensi sumber daya dari delapan blok itu diperkirakan mencapai 255 juta barel minyak dan 13,79 TCF gas. Nilai komitmennya mencapai hampir 58 juta dolar AS.

Namun di balik pesta investasi migas itu, Bahlil juga mengingatkan jangan sampai pengusaha daerah cuma jadi penonton di tanah sendiri.

Ia meminta kontraktor migas besar menggandeng pengusaha lokal agar ikut menikmati proyek energi nasional.

“Jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama profesional,” katanya.

Bahlil juga mengultimatum agar investor migas tidak dipersulit birokrasi.

Ia meminta SKK Migas dan KKKS mempercepat proses investasi karena sektor hulu migas memiliki risiko besar dan membutuhkan kepastian regulasi.

“Di hulu migas ini risikonya besar, jangan dipersulit, harus dipermudah,” ujarnya.

Pemerintah saat ini memang sedang mati-matian mengejar swasembada energi lewat percepatan investasi hulu migas, penyederhanaan regulasi, reaktivasi sumur idle, hingga penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery