DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Sejumlah perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) hari ini. Mereka yang hadir yakni, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono; Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Aminudin; Koordinator Harian Stranas PK KPK, Sari Angraeni; dan Koordinator Harian Stranas PK KPK, Didik Mulyanto.

Para punggawa lembaga antirasuah tersebut kemudian ditemui oleh KSP Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Pertemuan itu, salah satunya untuk membahas penguatan strategi pencegahan korupsi serta pengawasan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, saya kedatangan dari pimpinan KPK, Wakil Ketuanya, Pak Agus. Kaitannya membahas tentang Perpres ya, Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” ungkap Dudung usai pertemuan kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Baca juga :  KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Lebih lanjut, dijabarkan Dudung, pertemuan tersebut juga membahas pengawasan terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo. Salah satunya, program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung mengaku ingin mencegah terjadinya praktik korupsi pada program MBG.

“Ini kita seriusi, beliau kebetulan dari tim pencegahan lah ya. Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG,” ujar Dudung.

“Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak. Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk expose secara langsung,” sambunya.

Mantan KSAD tersebut mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang indikasi praktik jual beli titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik, kemudian sistem SPPG. Titik dapur ya,” ungkap Dudung

Baca juga :  KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Kasus Apa?

Dudung memastikan jika ada temuan indikasi korupsi akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini,” pungkasnya.

“Mungkin tidak satu tahun dua kali, bahkan setiap saat pun juga pasti akan… dan saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat krusial, karena ini uang rakyat ya, rakyat harus tahu,” tegasnya.

Dudung kembali memastikan bahwa akan menyampaikan secara langsung ke masyarakat jika ada temuan di lapangan khususnya dalam penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo. “Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan.”

Baca juga :  KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Suap Hibah Pokmas Jatim

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan bahwa pihaknya fokus pada sisi pencegahan melalui perbaikan tata kelola (governance). KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sistem yang perlu diperbaiki.

“Ya kita dalam posisi ini pencegahan ya. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN. Tadi, dan kita menunggu tindak lanjutnya,” paparnya.