DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Anggota DPR RI Nyoman Parta mendesak pemerintah menghentikan impor daging babi yang dinilai melemahkan peternak lokal. Usai rapat kerja membahas komoditas strategis, Parta menyampaikan aspirasi peternak babi di seluruh Indonesia, khususnya Bali, agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian meninjau ulang bahkan menghentikan kebijakan impor.

Parta menyebut Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berkomitmen menggelar pembahasan lanjutan. Keduanya, kata dia, juga berjanji mengurangi impor setiap tahun hingga pada akhirnya Indonesia tidak lagi mendatangkan daging babi dari luar negeri.

Baca juga :  Nyoman Parta: UU 5/1990 Belum Cukup Mengakomodir Kelestarian Ekosistem

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging babi mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 impor tercatat 4.875 ton, meningkat menjadi 7.458 ton pada 2024. Sementara periode Januari–Juli 2025 sudah mencapai 5.741 ton, dengan negara pemasok utama antara lain Amerika Serikat, Denmark, Jepang, dan Spanyol.

Adapun produksi daging babi nasional masih menunjukkan kapasitas yang signifikan. BPS mencatat produksi pada 2023 mencapai 135.039 ton dan sedikit menurun menjadi 130.871 ton pada 2024. Menurut Parta, angka tersebut membuktikan potensi peternak lokal masih kuat dan layak diprioritaskan.

Baca juga :  Nyoman Parta Ajak Masyarakat Tak Bakar Sampah Plastik

Parta menegaskan persoalan yang harus diselesaikan pemerintah bukanlah membuka kran impor, melainkan memperkuat peternak melalui penyediaan bibit unggul, pakan murah, perbaikan kandang berstandar, serta pendampingan berkelanjutan. Ia juga membantah anggapan bahwa kualitas daging babi lokal kalah dari impor, karena menurutnya mutu produk dalam negeri dapat ditingkatkan dengan dukungan yang tepat.

Baca juga :  Setelah dapat Sertifikat SNI, Parta Harap Produk UMKM Bisa Masuk Pasar Ekspor

Ia menambahkan, harga daging babi lokal pun bisa bersaing jika pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku pakan seperti jagung agar biaya produksi lebih rendah. “Pemerintah harus hadir. Jangan mengambil langkah pragmatis yang dalam jangka panjang bisa mematikan peternak. Jika dibiarkan, mereka lambat laun bisa berhenti berproduksi,” tegas Parta.