DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan (courtesy meeting) Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis membahas tantangan dan arah kebijakan pembangunan pariwisata Bali ke depan.

Turut hadir Deputi Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, perwakilan kabupaten/kota se-Bali, serta organisasi pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan GIPI.

Kependudukan Menurun, Bali Galakkan KB Empat Anak

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menyoroti tantangan pembangunan Bali, termasuk menurunnya jumlah penduduk asli. Ia menyatakan, kampanye KB dua anak telah dihentikan dan kini digalakkan sosialisasi KB empat anak untuk menjaga keberlangsungan budaya Bali.

Ia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,48% pada 2024 dengan PDRB mencapai Rp 67,32 juta. Tingkat kemiskinan tercatat 3,45%, dan pengangguran terendah nasional. Namun, gini rasio yang tinggi menunjukkan ketimpangan sosial yang perlu diatasi.

Pariwisata Masih Timpang dan Terpusat

Gubernur menyoroti ketimpangan wilayah dalam sektor pariwisata. Sekitar 71% hotel dan 69% restoran terpusat di Badung, Gianyar, Tabanan, dan Denpasar. “PAD Badung bisa mencapai Rp 6 triliun, sedangkan daerah lain hanya sekitar Rp 1 triliun,” ujarnya.

Baca juga :  Promosikan Potensi Lokal, Gubernur Koster Ajak Dubes Slovakia Tos Kopi Arak Bali

Tahun 2024, Bali menerima 6,4 juta wisatawan mancanegara, menyumbang 46% dari total nasional. Devisa yang dihasilkan mencapai Rp 107 triliun dari total Rp 243 triliun nasional. Namun, 66% ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata menjadikan Bali sangat rentan guncangan global.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dan jajaran Kementerian Pariwisata serta perwakilan kabupaten/kota se-Bali dalam pertemuan membahas arah kebijakan pengembangan pariwisata Bali ke depan, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025).

Tantangan Lingkungan dan Sosial Meningkat

Koster menyoroti tantangan serius seperti alih fungsi lahan produktif, krisis air, meningkatnya sampah, dan migrasi besar-besaran ke Bali Selatan. Ia juga menyoroti praktik pembelian lahan oleh WNA dengan modus menikah warga lokal, hingga pelanggaran wisatawan terhadap norma budaya dan kesucian tempat suci.

Bali juga menghadapi ancaman budaya, seperti kesenian yang melenceng dari pakem dan pembangunan yang tak selaras dengan nilai lokal.

Arah Baru: Bali Mandiri Energi dan Pariwisata Bermartabat

Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Haluan Pembangunan 100 Tahun yang diperkuat UU Provinsi Bali No. 15 Tahun 2023. Fokusnya pada kemandirian energi, ketahanan pangan, akses air bersih, dan pembangunan infrastruktur serta transportasi.

Baca juga :  Menparekraf: Pelaksanaan Protokol Kesehatan Kunci Keberhasilan Pemulihan Pariwisata Nasional

Untuk sektor pariwisata, Bali kini mengedepankan konsep pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Perda No. 5 Tahun 2022 dan berbagai surat edaran mengatur tata kelola wisatawan lebih ketat, termasuk kewajiban bukti keuangan, tiket pulang-pergi, dan membayar tourism levy.

“Kami juga menindak vila ilegal dan bangunan tanpa pajak hotel-restoran, serta mengendalikan pembangunan hotel agar tak merusak lahan produktif,” tegas Koster.

OSS Jadi Sorotan, Perlu Dikaji Ulang

Gubernur juga menyinggung polemik sistem OSS (Online Single Submission) yang dinilai tidak cocok diterapkan sepenuhnya di Bali. “Kami sedang mengkaji ulang sistem ini. Banyak persoalan muncul karena OSS tidak adaptif terhadap kearifan lokal,” ujarnya.

Koster juga meminta dukungan APBN untuk pembangunan jalan nasional dan transportasi publik. “Ini bukan soal bagi hasil, tapi bentuk keberpihakan. Tanpa infrastruktur, daya saing pariwisata Bali sulit ditingkatkan,” ujarnya.

Menteri Pariwisata Soroti Kemacetan dan Vila Ilegal

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menyatakan Bali memegang peran strategis dalam pariwisata nasional. Ia menyoroti kemacetan di Canggu dan menjamurnya vila ilegal. Dari verifikasi, ditemukan lebih dari 5.000 vila tanpa izin.

Baca juga :  Gubernur Koster Serahkan Bantuan Produktif kepada Pelaku Usaha Mikro di Bali

Ia mengapresiasi kebijakan larangan plastik sekali pakai dan menekankan pentingnya edukasi wisatawan agar lebih menghormati budaya lokal. “Kami siap mendukung kampanye besar ‘Do & Don’t’ untuk wisatawan,” ujarnya.

Dorong MRT atau Subway

Menteri Widiyanti juga mendorong pembangunan MRT atau subway, serta pengembangan kawasan di luar Bali Selatan. Termasuk pembahasan kelanjutan Bandara Bali Utara dan penguatan pariwisata minat khusus seperti gastronomi dan wisata kesehatan di KEK Sanur.

“Kita dorong pariwisata berkualitas, bukan sekadar jumlah. Stay longer, spend more, and respect local wisdom,” tegas Menteri.

Ia menyatakan akan dibentuk tim kerja bersama dan MoU dengan Pemprov Bali untuk menindak tegas akomodasi ilegal.

Penataan Bali Butuh Kolaborasi dan Ketegasan

Pertemuan ini menyepakati pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menata pariwisata Bali secara berkelanjutan. Gubernur Koster menegaskan, “Jarum jatuh di Bali pun terdengar dunia. Penataan Bali harus sungguh-sungguh agar lestari dan bermanfaat bagi rakyat.”