DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun rancangan program keberlanjutan infrastruktur 2025. Hal tersebut dilakukan didalam forum Konsultasi Regional (Konreg), bertempat di Auditorium Kementrian PUPR, Kamis (14/03/2024).

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR tahun 2025, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya.

Kedua, tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode perencanaan jangka menengah 2025-2029. Target-target akan tercapai apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja keras, berkolaborasi, dan bersinergi bersama dalam pembangunan infrastruktur.

“Untuk itu, saya berharap kolaborasi pusat dan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan dalam RPJPN 2045 dan RPJMN 2025-2029, serta dalam Renstra PUPR periode 5 (lima) tahun mendatang,” tambah Sekjen Zainal Fatah.

Baca juga :  Kementrian PUPR Terapkan AI dalam Pembangunan Infrastruktur

Ketiga, untuk program dan kegiatan infrastruktur yang akan dibangun tahun 2025 agar dipastikan kesiapan readiness criteria pada tahun ini, seperti dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pembangunan IKN dan daerah mitra IKN, pembangunan bendungan, jalan, serta infrastruktur permukiman dan perumahan.

Sementara itu, untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa target infrastruktur jangka panjang yang harus dipenuhi Kementerian PUPR. Salah satunya, kapasitas tampung air sebesar 200 m3/kapita/tahun.

Kemudian, waktu tempuh lintas utama menjadi 1,25 jam/100km, 70 persen jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman, 90 persen timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, 100 persen akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, serta 100 persen rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Baca juga :  Sambut HHD-HKD 2023, PUPR Gelar Pameran “Suatu Hari yang Baik 2045”

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Yudha Mediawan menerangkan, telah dilaksanakan rangkaian Rakorbangwil sejak Desember 2023 hingga Desk Rakorbangwil pada 21-22 Februari 2024 untuk menyusun program/kegiatan Tahun 2025.

Pada Desk tersebut, BPIW melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas kawasan prioritas dan dukungan infrastruktur PUPR pada TA 2025.

“Hasil Rakorbangwil menyepakati 15 Rancangan Major Project Infrastruktur PUPR baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral di 173 kawasan prioritas yang tersebar di 38 provinsi. Adapun dukungan Major Project Infrastruktur PUPR yang disepakati pada TA 2025 berjumlah 805 kegiatan dengan indikasi pembiayaan sebesar Rp41,3 T,” terang Kepala BPIW Yudha Mediawan.

Baca juga :  Bendungan Margatiga Lampung Timur Rampung Desember 2022

Nantinya, hasil Rakorbangwil dan Konreg akan menjadi acuan dalam forum Musrenbangas tahun 2024. Untuk itu, BPIW bersama dengan Setjen Kementerian PUPR akan mengawal hasil Konreg tahun ini mulai dari pengusulan pagu indikatif, penyusunan Renja-K/L hingga penyiapan RKA-K/L.

“Setelah tuntasnya Rakorbangwil, saya berharap Konreg yang akan kita laksanakan mulai hari ini dapat menjadi forum diskusi dan pembahasan mendalam dalam rangka menjaring program dan kegiatan yang telah memenuhi readiness criteria dan kesesuaian terhadap rancangan major project hasil Rakorbangwil,” tandas Sekjen Zainal Fatah.

Editor: Agus Pebriana