Kejari Klungkung Tetapkan IKN Tersangka Kasus Korupsi Dana BUMDes Besan

Kajari Klungkung Shirley Manutede SH MHum. (Foto: ist)

DIKSIMERDEKA.COM, KLUNGKUNG, BALI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, melalui surat Nomor: Print-728/N.1.12/Fd.1/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, menetapkan IKN selaku bendahara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Jaya, Desa Besan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah sebelumnya memeriksa lebih kurang 15 orang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tindak pidana,” ujar Kajari Klungkung Shirley Manutede SH MHum, didampingi Kasi Intel Kejari Klungkung W Erfandy Kurnia Rachman SH, Jumat (5/11/2021).

Saat ini, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-04/N.1.12/Fd.1/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, proses penanganan perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Terungkapnya kasus ini dikatakan berawal adanya laporan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan dana pada BUMDes Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

Selanjutnya Kejari Klungkung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: SP.OPS-05/N.1.12/Dek.1/09/2021 tanggal 20 September 2021.

Dalam kasus tersebut tersangka IKN diduga melakukan penyelewengan dana dengan cara membuat kredit fiktif simpan pinjam BUMDes, tidak menyetorkan dana pembayaran pinjaman yang dititipkan oleh debitur kepada tersangka dan tidak menyetorkan uang hasil usaha toko BUMDes Kertha Jaya melainkan malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka, sehingga diduga telah merugikan keuangan negara dalam hal ini BUMDes Kertha Jaya Desa Besan sebesar lebih kurang Rp 650.000.000.

Atas perbuatannya itu, IKN disangkakan  melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (rl/dy)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button