DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Tudingan ada pihak yang menunggangi dan membiayai aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai tanggapan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI Keenam. Pasalnya, muncul spekulasi pihaknya disebut-sebut sebagai penunggang yang membiayai aksi demo tersebut.

Tanggapannya ini disampaikan dalam video yang diunggah di akun Youtube nya, Senin (12/10). Dalam videonya itu, SBY pun menampik tuduhan penunggang Demo RUU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah itu ditujukan pada dirinya dan Partai Demokrat.

“Saya kok nggak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya musuh negara, saya kira tidaklah,” kata SBY dalam videonya.

Baca juga :  Mahfud MD Bantah Pemerintah Tuding SBY Dalang Demo Anarkis Omnibus Law

Tuduhan dimaksud, kata SBY, sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Maka untuk menghindari adanya kesimpangsiuran, SBY meminta agar tuduhan penunggang demo disampaikan secara jelas, dan agar pihak pemerintah menempuh jalur hukum.

“Kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga kemudian ya tidak baik kesana kemari beritanya. Kalau tidak, nanti negara dikira melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust ke pemerintahan kita dalam melaksanakan tugasnya,” kata Mantan Ketua Umum Demokrat itu.

Baca juga :  Polda Metro Jaya Amankan 10 Admin-Kreator Grup Medsos Perusuh Demo Omnibus Law

SBY pun mengaku tidak mengetahui siapa yang dimaksud pemerintah menunggangi demo. Ia mengakui, munculnya tuduhan ini bisa saja dikait-kaitkan dengan sikap Partai Demokrat yang memilih walk out dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. 

Namun, kata SBY, jika karena sikat tersebut lantas muncul spekulasi bahwa Partai Demokrat yang menunggangi aksi demo, ia menilai hal tersebut tidak relevan. Menurutnya, sikap walk out Partai Demokrat hanya sebatas mengungkapkan ketidaksetujuannya.

“Yang paling bisa menjawab dan klarifikasi semua semua ini ya beliau beliau (pemerintah). Saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah pemimpin negeri ini,” kata SBY menegaskan.

Baca juga :  Aliansi GBJ Kembali Turun Aksi, Polda Metro Jaya Siapkan Rekayasa Lalu-lintas

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dilansir dari Republika, Menko Airlangga Hartarto sebelumnya menuding banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena di sponsori oleh seseorang.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga, dikutip dari Republika, Kamis (8/10). (*/sin)