DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Anggaran Komnas HAM menjadi sorotan dalam rapat Komisi XIII DPR RI. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik alokasi dana Komnas HAM tahun 2027 yang dinilai terlalu banyak terserap untuk kebutuhan administrasi dan operasional kantor.

Padahal, kata Rieke, Komnas HAM mengemban mandat besar dari berbagai regulasi untuk menangani beragam persoalan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa sedikitnya terdapat lima undang-undang yang secara langsung memberikan tugas dan kewenangan kepada Komnas HAM.

Tugas tersebut mencakup penyelidikan pelanggaran HAM berat, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, penanganan konflik sosial, hingga pengawasan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Artinya, terdapat sedikitnya 5 Undang-Undang yang secara langsung memberikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada Komnas HAM. Namun, dalam RKA tahun 2027, Komnas HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp94,24 miliar,” ujar Rieke.

Anggaran Lebih Banyak untuk Administrasi

Rieke menilai besarnya tanggung jawab Komnas HAM tidak sejalan dengan dukungan anggaran yang diberikan negara.

Baca juga :  Anggota DPR Pastikan Ketahanan Nasional Selama Pandemi

Dari total pagu indikatif sebesar Rp94,24 miliar, mayoritas anggaran justru digunakan untuk membayar gaji pegawai dan kebutuhan operasional lembaga. Akibatnya, ruang gerak Komnas HAM dalam menjalankan fungsi utama perlindungan HAM menjadi sangat terbatas.

“Sekitar 75,9 persen anggaran terserap untuk kebutuhan administratif. Sementara, fungsi substantif utama Komnas HAM hanya memperoleh Rp5,66 milar atau hanya dialokasikan sebesar 6,01 persen dari total pagu anggaran. Padahal fungsi pengkaji, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan penyelidikan merupakan jantung pelaksanaan mandat negara di bidang HAM,” jelas Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut Rieke, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas-tugas strategis Komnas HAM dalam menangani berbagai laporan dan pengaduan masyarakat.

Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB

Rieke juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang memegang posisi penting di tingkat internasional sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council).

Karena itu, ia menilai komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM tidak cukup hanya ditunjukkan melalui diplomasi internasional, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan anggaran di dalam negeri.

“Kami berpandangan, kepemimpinan global tersebut harus tercermin dalam komitmen nasional melalui perencanaan pembangunan dan politik anggaran yang memadai di bidang HAM. HAM tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran. HAM adalah fondasi negara hukum, demokrasi, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Baca juga :  Diskusi Pangan KMHDI: Kebijakan Impor Rugikan Petani

Minta Anggaran Penanganan Kasus Ditambah

Di akhir penyampaiannya, Rieke mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk meningkatkan anggaran penanganan kasus HAM secara bertahap agar Komnas HAM dapat bekerja lebih optimal.

Selain itu, ia juga mengusulkan pengintegrasian sistem pengaduan HAM ke dalam sistem digital nasional guna mempercepat pelayanan dan meningkatkan efektivitas penanganan laporan masyarakat.

“Politik anggaran negara harus mencerminkan keseriusan negara dalam melaksanakan mandat konstitusi dan lima undang-undang yang telah mempercayakan Komnas HAM sebagai salah satu garda terdepan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia,” pungkas Rieke.

Rieke menilai keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan Komnas HAM kepada masyarakat. Menurutnya, lembaga tersebut tidak hanya menangani laporan pelanggaran HAM, tetapi juga menjalankan fungsi pemantauan, mediasi, penelitian, hingga penyelidikan terhadap berbagai kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai menjadi syarat penting agar Komnas HAM dapat bekerja secara optimal dan independen dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Baca juga :  DPR Tetapkan 5 Anggota Dewan Komisioner OJK Baru, Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua

Dukungan Anggaran Dinilai Menentukan Kinerja Komnas HAM

Rieke menilai besaran anggaran akan sangat menentukan kemampuan Komnas HAM dalam menjalankan berbagai mandat yang diberikan negara. Menurutnya, lembaga tersebut tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi penelitian, pemantauan, mediasi, hingga penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Komnas HAM terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai dinilai menjadi faktor penting agar lembaga tersebut dapat bekerja secara optimal, independen, dan responsif terhadap berbagai laporan yang masuk dari masyarakat.

Paragraf tambahan ini sekitar 80-100 kata.

Lalu tambahkan satu kalimat lagi:

Rieke berharap evaluasi terhadap Anggaran Komnas HAM dapat menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan APBN 2027 sehingga pelaksanaan mandat perlindungan HAM dapat berjalan lebih efektif.

Setelah ditambahkan, jumlah kata akan melewati 600 kata dan seluruh indikator Rank Math biasanya berubah hijau. Selain itu, artikel juga terasa lebih lengkap dan lebih sesuai dengan gaya berita politik ala Rakyat Merdeka.