DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA-Rencana pemerintah menunjuk warga negara asing memimpin perusahaan strategis pengelola ekspor sumber daya alam bikin DPR angkat alis.

Mufti Anam dari Komisi VI DPR RI mengaku terkejut setelah mendengar PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal dipimpin oleh Luke Thomas Mahony, seorang warga negara asing.

“Kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT Daya Anagata Sumber Daya Indonesia (DSI), yang nantinya memegang peran sangat strategis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia, justru akan dipimpin oleh warga negara asing,” kata Mufti, Jumat (22/5/2026).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai posisi PT DSI sangat vital karena akan mengelola ekspor sumber daya alam, devisa negara, hingga mempengaruhi harga komoditas nasional.

Baca juga :  DPR Terima Berkas Notulensi Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Menurutnya, perusahaan tersebut nantinya bakal menentukan arah kepercayaan dunia usaha terhadap ekonomi Indonesia ke depan.

Meski begitu, Mufti mencoba melihat langkah pemerintah secara objektif.

Ia mengaitkan kebijakan ini dengan kekhawatiran Presiden soal praktik underinvoicing ekspor SDA yang selama ini diduga membuat negara kehilangan potensi penerimaan besar.

“Mungkin pemerintah hari ini mengambil langkah yang sangat hati-hati dengan menghadirkan figur profesional asing yang dianggap punya rekam jejak, integritas, dan pengalaman yang komprehensif,” ujarnya.

Namun Mufti mengingatkan pemerintah jangan sampai sektor paling strategis bangsa justru terus bergantung pada orang asing.

“Karena sebaik apa pun profesional asing, tentu yang paling memahami kepentingan jangka panjang bangsa ini haruslah anak bangsa sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Luke Thomas Mahony akan memimpin PT DSI.

Baca juga :  Baleg DPR Godok Skema Royalti Musik, KMKN Disiapkan Jadi ‘Bank Royalti’ Nasional

Rosan mengatakan pihaknya masih mematangkan struktur perusahaan dan meminta masukan dari berbagai asosiasi bisnis, termasuk Kadin, Apindo, hingga asosiasi sawit dan batu bara.

“Nanti kita tampilkan full tim-nya. Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Penunjukan figur asing di sektor strategis SDA ini langsung memicu perdebatan publik.

Baca juga :  Lapas Overkapasitas Disorot, DPR Dorong Pidana Kerja Sosial Jadi Solusi

Sebagian menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah serius memberantas kebocoran ekspor dan permainan devisa.

Namun di sisi lain, kritik bermunculan karena pengelolaan sumber daya alam dianggap menyangkut kedaulatan ekonomi nasional.