Pemerintah Dorong Akses Rumah Subsidi untuk Pekerja Migran Lewat Sosialisasi di Jember
DIKSIMERDEKA.COM, JEMBER – Pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program perumahan subsidi yang kini mulai disosialisasikan di berbagai daerah kantong migran.
Salah satu langkah konkret adalah rencana pendirian Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember, guna menekan angka keberangkatan ilegal yang masih cukup tinggi.
Wilayah Jember dan sekitarnya termasuk dalam lima besar penyumbang PMI bermasalah, yang mayoritas keberangkatannya belum melalui jalur resmi menurut data Kementerian P2MI.

“Kami menargetkan penurunan angka keberangkatan ilegal dengan menghadirkan P4MI lebih dekat ke kantong-kantong PMI seperti Jember dan sekitarnya.” Kata Prof. Moch. Chotib, Staf Ahli P2MI
Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong setiap pekerja migran memiliki rumah subsidi sebagai bagian dari perlindungan jangka panjang.
“Wilayah Besuki selama ini bergantung pada P4MI Banyuwangi. Dengan hadirnya layanan di Jember, kami ingin memperluas akses informasi dan bantuan langsung,” lanjut Prof. Chotib.
Pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 20 ribu rumah subsidi untuk PMI di seluruh Indonesia, dengan target penerima dari kalangan pekerja aktif dan keluarganya yang berpenghasilan menengah ke bawah.
“Untuk wilayah Jember, kami mengalokasikan sekitar 3.000 unit KPR bagi PMI yang masih aktif bekerja di luar negeri maupun untuk keluarganya di tanah air,” jelasnya kepada media.
Tak hanya pekerja migran, Prof. Chotib menyebutkan bahwa jurnalis dan profesi lain yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta juga bisa ikut mendaftar program subsidi perumahan ini.
Program KPR subsidi ini dirancang dengan skema pembayaran ringan dan tenor panjang, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses rumah layak huni.
“Program ini sangat membantu, apalagi dengan dukungan penuh dari Bupati Jember, Gus Fawait, yang turut memastikan distribusi kuota berjalan lancar di daerahnya,” ungkapnya.
Kehadiran program ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Tinggalkan Balasan