DIKSIMERDEKA.COM, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember masih menanggung utang jumbo senilai Rp214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah: RSD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat.

Tunggakan itu merupakan sisa program J-Keren (Jember Sehat dan Keren), layanan kesehatan gratis yang digagas pada masa pemerintahan sebelumnya, periode 2022–2024.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait mengakui, meski bukan program yang lahir di bawah kepemimpinannya, penyelesaian utang tersebut kini menjadi tanggung jawab pemerintahannya.

“Memang ada utang sekitar Rp214 miliar di tiga rumah sakit. Itu program pemerintah sebelumnya, tapi karena kami sekarang yang menjabat, ya kami yang harus menanggung,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Baca juga :  Gus Fawait Ajak Emak-Emak Sukseskan Program Pemerintah Lewat Bungadesaku di Ambulu

Pernyataan itu disampaikan Gus Fawait saat meninjau pasien di RSD dr. Soebandi. Ia menegaskan, langkah penyelesaian tengah disiapkan bersama jajaran dinas terkait.

“Kami sudah kumpulkan direktur rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Harapannya, tahun depan sudah ada solusi konkret tanpa mengganggu pelayanan,” tuturnya.

Namun, Bupati mengungkapkan pembayaran utang itu belum bisa dimasukkan dalam APBD 2025. Alasannya, rumah sakit belum menyerahkan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sebagai dasar penganggaran.

Baca juga :  JFC Artwear 2025 Tampilkan Malam Penuh Warna di Jantung Kota Jember

“Belum dianggarkan karena RPA-nya belum ada. Kami butuh dasar perencanaan dulu agar tidak asal membayar,” jelasnya.

Gus Fawait juga menekankan agar perangkat daerah lebih hati-hati dalam merancang program. Ia mengingatkan, setiap kebijakan wajib disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Jangan sampai membuat program tanpa hitungan matang. Kalau pun harus berutang, jangan meninggalkan beban bagi pemerintahan berikutnya,” tegasnya.

Program J-Keren dulu digadang-gadang sebagai terobosan pro-rakyat. Namun di balik itu, sistem pembiayaannya tidak tertata rapi hingga meninggalkan beban keuangan miliaran rupiah.

Baca juga :  Hyang Argopuro Festival IX: Merawat Filosofi Bunga dan Harmoni Alam Jember

Kini, di tengah keterbatasan fiskal dan berkurangnya transfer dana dari pusat, Pemkab Jember harus memutar otak agar beban utang tidak mengganggu layanan publik lain.

Meski begitu, Gus Fawait memilih tidak menyalahkan siapa pun. Ia lebih fokus memperbaiki tata kelola dan menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik.

“Kita belajar dari pengalaman. Program bagus itu penting, tapi harus realistis dan berkelanjutan. Kalau tidak, yang akhirnya terbebani ya masyarakat juga,” tutupnya.