Tak Ada Lagi Sopir Jadi Tumbal Tunggal! Revisi UU LLAJ Bakal Jerat Pemilik Kendaraan hingga Pengirim Barang
DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA — Praktik klasik menjadikan sopir sebagai tumbal tunggal setiap kali kecelakaan maut terjadi di jalan raya bakal segera tamat. Selama ini, ketika truk rem blong atau kelebihan muatan menelan korban jiwa, pengemudi langsung diseret ke kursi pesakitan, sementara pengusaha pemilik armada dan pihak pengirim barang kerap melenggang bebas seolah tak berdosa. Ketimpangan hukum itulah yang kini disikat parlemen melalui Revisi UU LLAJ (Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menegaskan bahwa pembaruan regulasi transportasi darat tersebut memang dirancang untuk memperketat standar keselamatan sekaligus menghadirkan rasa keadilan yang nyata. Lewat Revisi UU LLAJ, jaring pertanggungjawaban hukum diperluas agar tidak berhenti pada pemegang kemudi semata, melainkan ikut menyeret pemilik kendaraan dan pihak yang menyuruh pengiriman barang.
“Selama ini yang terjerat itu hanya sopir, tidak pemilik perusahaan, tidak pengirim barang. Dengan adanya perubahan UU LLAJ yang baru, semuanya akan terkena dampak, termasuk yang punya kendaraan dan juga yang mengirim barang, bukan hanya sopir,” ujar Sudjatmiko di sela-sela Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menilai, perluasan jerat hukum ini penting untuk memaksa para bos perusahaan angkutan lebih peduli terhadap kondisi teknis armadanya—mulai dari sistem pengereman hingga pemeriksaan kelaikan jalan secara berkala. Bahkan, ia mengusulkan agar jadwal pemeriksaan kendaraan dievaluasi lebih ketat, termasuk opsi memperpendek masa uji kelaikan dari yang semula satu tahun sekali menjadi setiap enam bulan.
H2: Truk ODOL Harus Punah Awal 2027, Jam Kerja Sopir Dibatasi Lewat Revisi UU LLAJ
Selain memutus rantai lepas tangan para pemilik modal, Sudjatmiko juga menyoroti persoalan akut kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau overdimension overloading (ODOL) yang selama ini merusak jalan dan memicu kecelakaan fatal. Ia mendesak kebijakan penertiban truk obesitas tersebut benar-benar diberlakukan penuh pada awal 2027 tanpa kompromi lagi di lapangan.
“Jangan sampai overdimension dan overloading ini dibiarkan, karena bisa berakibat terjadi kecelakaan di mana-mana. Harapannya, awal 2027 itu sudah berlaku dan tidak boleh lagi ada kendaraan ODOL di jalan raya,” tegasnya.
Tak hanya soal kondisi fisik truk, Revisi UU LLAJ juga menyasar perlindungan manusia di balik kemudi yang kerap diperas tenaganya demi mengejar setoran. Sudjatmiko mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusulkan pembatasan jam kerja pengemudi di kisaran 45 hingga 50 jam per pekan, setara dengan standar waktu kerja pekerja pada umumnya. Jika durasi tersebut terlampaui, perusahaan wajib menyiapkan pengemudi cadangan agar sopir tidak bertaruh nyawa melawan kantuk.
“Setelah lebih dari itu harus ada sopir pengganti. Harapannya, ini bisa mengurangi kelelahan dan menjaga konsentrasi pengemudi sehingga tidak berakibat pada kecelakaan di jalan,” terangnya.
Ia pun meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tidak tutup mata dan memperketat pengawasan dari hulu ke hilir sebelum armada dilepas ke jalan raya. Pemeriksaan syarat administrasi, kelayakan teknis, hingga dokumen perjalanan wajib dikawal ketat agar tidak berubah menjadi ajang formalitas belaka. “Administrasi dan kelayakannya benar-benar harus dijalankan dan dikontrol dengan baik, tidak sekadar hanya formalitas,” pungkas Sudjatmiko.
Uji Kelayakan Jangan Sekadar Formalitas, Sejalan dengan Penguatan Hak Korban di Parlemen
Dorongan membenahi keadilan hukum agar tidak berat sebelah tersebut rupanya sejalan dengan langkah legislasi lain yang tengah digodok di Senayan. Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menekankan bahwa revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSdK) juga membawa pergeseran besar dalam wajah peradilan nasional, yakni menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya wajib dipenuhi.
“Di dalam proses peradilan kita selama ini titik beratnya itu menghukum si pelaku seberat-beratnya, tapi si korban luput untuk dipenuhi hak-haknya. Maka kemudian terjadi pergeseran paradigma, dari hal yang bersifat pelaku menjadi tidak hanya pelaku, tapi juga si korban,” ujar Willy kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Willy menjelaskan bahwa pembaruan aturan tersebut memperluas payung perlindungan bagi saksi dan korban, tidak terbatas pada kejahatan khusus seperti kekerasan seksual, terorisme, atau pencucian uang, tetapi juga menjangkau perkara pidana maupun perdata lainnya yang mengandung ancaman serta intimidasi. Ia turut menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat melalui penguatan sahabat saksi korban hingga skema pendanaan publik.
“Partisipasi dari masyarakat (bisa dalam bentuk) donasi juga, istilahnya kan victim trust fund atau dana abadi korban. Itu bagaimana kekuatannya untuk meng-cover beberapa hal yang menjadi kebutuhan (korban),” imbuhnya.
Lebih jauh, politisi Fraksi NasDem itu memastikan posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan diperkuat hingga menjangkau tingkat kabupaten dan kota, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem peradilan yang lebih berkeadilan. “Jadi sistem peradilan kita berkembang kalau selama ini hanya one side, (sekarang) lebih cover both side, restorative justice. Yang selama ini retributive justice ini jadi restorative justice. Itu yang kemudian menjadi pergeseran paradigma dan kita mendorong LPSK bagian dari sistem peradilan itu.” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan