Timur Tengah Kembali Membara! Serangan Balasan Iran Sasar Radar Militer AS di Bahrain, Teheran Mulai Ancam Revisi Doktrin Nuklir

DIKSIMERDEKA.COM TEHERAN — Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meledak. Setelah berbulan-bulan menahan diri, serangan balasan Iran akhirnya menyasar langsung instalasi militer Amerika Serikat (AS). Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah membidik dan menghancurkan sistem radar peringatan dini milik militer AS yang bercokol di Bahrain, Jumat (13/11/2026).

Aksi nekat Teheran ini bukan tanpa sebab. Iran menegaskan operasi tersebut merupakan pembalasan setimpal atas serangan udara AS yang sebelumnya menghantam menara komunikasi di wilayah Sirik—titik strategis yang menghadap langsung ke Selat Hormuz, urat nadi jalur distribusi minyak dunia.

Melalui pernyataan resminya, IRGC melayangkan ancaman terbuka agar Washington menghentikan manuver militernya di perairan tersebut.

“Ini adalah peringatan serius bagi musuh agresor untuk mengakhiri kenakalan udaranya dan penyelundupan minyak di Selat Hormuz,” tegas IRGC Dilansir dari The Guardian.

Tak berhenti di situ, pasukan elite Iran tersebut memastikan jari mereka sudah berada di pelatuk jika AS kembali memancing keributan. “Jika terjadi pelanggaran dan agresi berulang, pasukan kedirgantaraan IRGC berada dalam siaga penuh untuk menghadapi musuh tanpa batasan,” lanjut pernyataan itu.

Di kubu seberang, Komando Pusat AS (CENTCOM) langsung membantah klaim kehancuran tersebut. Militer Paman Sam bersikeras sistem radar mereka masih utuh dan mengklaim pasukannya berhasil mencegat dua drone tempur Iran yang mengarah ke Bahrain.

Trump Tahan Serangan Besar, Urusan Negosiasi Iran Disetop

Di tengah memanasnya jual-beli serangan ini, Presiden AS Donald Trump justru menunjukkan sikap lebih hati-hati. Dalam rangkaian wawancara media selama 24 jam terakhir, Trump menyatakan hanya akan menyerang Iran jika benar-benar terpaksa. Ia mengaku sejumlah negara Teluk, termasuk Arab Saudi, mendesaknya untuk menahan diri dan membatalkan rencana serangan militer skala besar.

Menariknya, Trump juga membongkar dinamika internal Gedung Putih. Ia mengaku telah memerintahkan Wakil Presiden JD Vance untuk menyetop upaya negosiasi kesepakatan baru dengan Iran, dan memintanya fokus mengurus dugaan korupsi serta kecurangan di kota-kota dan negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat.

Padahal, Vance selama ini dianggap sebagai figur paling tepercaya di lingkaran Trump oleh pihak Teheran, meski Iran sempat menolak permintaan pertemuan tatap muka dengan tim negosiatornya. Di internal Partai Republik sendiri, Vance berada di barisan terdepan yang menuding konflik dengan Iran sebagai biang keladi kekalahan telak partai mereka dalam pemilihan paruh waktu (midterm).

Trump pun tak menutupi rasa kecewanya terhadap publik Amerika yang mengeluhkan dampak ekonomi akibat konflik tersebut. Bagi Trump, lonjakan harga bahan bakar jenis solar hanyalah “harga kecil yang harus dibayar” demi mencegah Iran memiliki senjata nuklir.

Warga Inggris Ogah Terseret Perang, Pemerintahan PM Burnham Disorot

Gelombang penolakan terhadap eskalasi perang ternyata juga menggema kencang di Inggris, sekutu dekat AS. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan lembaga YouGov untuk Dewan Pemahaman Arab-Inggris (Caabu) mengungkap fakta mencolok: 65 persen warga Inggris menentang AS kembali mengobarkan perang di Iran, dan hanya 14 persen yang mendukungnya.

Selain itu, 54 persen responden menolak pangkalan militer Inggris digunakan AS untuk melancarkan serangan ke Iran, berbanding 29 persen yang setuju. Sementara untuk opsi sanksi tambahan Inggris terhadap Iran, 45 persen mendukung dan 22 persen menolak.

Survei ini digelar pada Selasa dan Rabu pekan ini—tepat sebelum pengadilan Inggris pada Kamis memvonis bersalah dua warga Iran atas kasus spionase dan rencana serangan terhadap jurnalis di Inggris. Kedutaan Besar Iran di London langsung menolak mentah-mentah putusan pengadilan tersebut dan menudingnya sebagai alat agenda politik.

Direktur Caabu, Chris Doyle, menilai hasil jajak pendapat ini menjadi alarm politik serius bagi Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, terutama karena penolakan paling keras datang dari basis pemilih partainya sendiri.

“Publik Inggris skeptis terhadap perang apa pun melawan Iran dan apa yang mungkin dicapainya. Hal yang mungkin membuat pemerintahan Burnham menaruh perhatian adalah tingkat penolakan yang sangat tinggi terhadap perang lanjutan di kalangan pemilih Partai Buruh 2024, yakni sebesar 79 persen,” ujar Chris Doyle.

Sinyal Bahaya Nuklir Teheran dan Alarm Keras PBB

Di saat diplomasi menemui jalan buntu, manuver paling mengkhawatirkan justru datang dari dalam negeri Iran. Majelis Ahli Iran—lembaga berisi 88 ulama ahli hukum Islam terpilih yang berwenang memilih Pemimpin Tertinggi—secara mengejutkan menjadi institusi negara pertama yang menyerukan peninjauan ulang doktrin pertahanan Iran.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis, majelis tersebut mendesak evaluasi keanggotaan Iran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Mereka menyebut langkah itu sebagai “kebutuhan yang tak terhindarkan” dan “tuntutan publik dan nasional”.

Seruan ini membawa bobot keagamaan sekaligus politik yang sangat berat. Selama puluhan tahun, Iran terikat larangan keras mengembangkan senjata nuklir berdasarkan fatwa mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Namun, rentetan serangan AS belakangan ini memicu perdebatan sengit di kalangan elite politik dan keamanan Teheran soal apakah fatwa tersebut masih relevan dipertahankan.

Meski persediaan uranium dan kemampuan teknis Iran untuk merakit bom nuklir masih menjadi perdebatan, Badan Pengawas Nuklir PBB (IAEA) sudah lebih dulu membunyikan alarm bahaya akibat tertutupnya akses informasi dari Teheran.

“Kekhawatiran kami semakin meningkat atas penolakan Iran untuk memberikan akses terhadap informasi desain atau inspeksi fasilitas Isfahan. Kami tidak mengetahui lokasi pasti fasilitas pengayaan uranium Isfahan atau apakah fasilitas tersebut berisi bahan nuklir. Sangat mendesak bagi kami untuk melaksanakan kegiatan verifikasi di Iran tanpa penundaan lebih lanjut,” tegas badan pengawas nuklir PBB tersebut.