Start di Bali, Proyek PLTS 100 GW Prabowo Jangan Cuma Jadi Lahan Rakit Produk China!

DIKSIMERDEKA.COM GILIMANUK-Gema transisi energi hijau Tanah Air resmi ditiup dari pesisir Pulau Dewata. Di bawah terik matahari Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi menabuh genderang Proyek PLTS 100 GW. Tak tanggung-tanggung, program super ambisius yang diklaim bakal jadi motor utama transisi energi ini ditargetkan tancap gas dan rampung cuma dalam waktu tiga tahun.

Namun, mimpi besar dari Bali ini butuh ongkos yang tak kalah ngeri. Untuk tahap awalnya saja—mencakup 14 PLTS di enam provinsi dengan total 5,3 GWp—bakal menyedot investasi hingga US$73 miliar atau tembus ribuan triliun rupiah. Mengandalkan kantong APBN jelas bikin napas senen-kamis, sehingga keran kerja sama dengan asing—khususnya dari Tiongkok—mau tak mau harus didorong terbuka lebar. Isu panas ini jadi sorotan tajam dalam Diskusi Kelompok Terarah gagasan Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Rabu (14/10).

Jangan Sampai RI Cuma Dapat Ampasnya

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mewanti-wanti pemerintah agar tak silau dengan guyuran modal asing. Ia menegaskan, program PLTS 100 GW ini harus dimanfaatkan sebagai momentum emas kebangkitan industrialisasi nasional, bukan sekadar perayaan penambahan kapasitas setrum belaka.

Jika ingin menggandeng Tiongkok yang memang merajai rantai pasok energi bersih global, pemerintah harus berani mematok syarat ketat. Bukan cuma menyodorkan teknologi murah, tapi wajib mendongkrak kapasitas industri lokal.

“Kita membutuhkan investasi, tetapi pada saat yang sama kita juga butuh nilai tambah,” ujar Fabby tegas.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, ikut membedah urgensi proyek ini. Di tengah pergaulan dagang global yang makin cerewet soal standar emisi karbon, energi bersih adalah tiket masuk barang-barang Indonesia ke pasar dunia.

“Soal 100 GW ini sebenarnya menjadi fondasi bagi Indonesia menuju kedaulatan perdagangan yang bisa mengakses semua pasar tanpa adanya hambatan akibat proses perdagangan atau investasi hijau,” ungkapnya.Jumat (30/10/2026).

PR Besar: Aturan Main, Lahan, dan Jaringan yang Bikin Maju Mundur

Di atas kertas, skenario PLTS 100 GW ini memang menjanjikan cuan dan energi bersih. Manajer Riset Pemodelan Energi dan Analis Sistem IESR, Abraham Octama Halim, memaparkan strategi multijalur yang bisa digarap: mulai dari PLTS on-grid hingga off-grid untuk daerah terpencil, menggeser pembangkit diesel tua yang rakus karbon, sampai menyuplai kawasan industri. Namun, tanpa kepastian pasar dan cetak biru ketenagalistrikan yang klir, investor asing bakal pikir-pikir buat bakar uang di sini.

Dari kacamata birokrasi, Direktur Kerja Sama Bilateral Kementerian Investasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, juga sadar betul bahwa karpet merah berupa insentif wajib digelar. Syaratnya, pabrikan asing harus mau bermitra dengan perusahaan lokal agar roda ekonomi domestik ikut kecipratan untung jangka panjang.

Sementara itu, pihak investor yang diwakili Jonathan Zhao dari POWERCHINA langsung menembak ke titik lemah birokrasi kita. Ia blak-blakan menyoroti tiga nyawa utama kelancaran proyek: kepastian regulasi yang tidak mencla-mencle, kesiapan jaringan listrik, hingga ruwetnya urusan ketersediaan lahan.

Menutup diskusi, Peneliti Senior CIReS LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Ardhitya Eduard Yeremia, memberikan sentilan pamungkas. Kemitraan dengan Beijing wajib menghasilkan transfer ilmu dan mengerek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap, bukan sekadar jadi tukang tempel merek.

“Jangan sampai industri surya di dalam negeri itu hanya terbatas pada proses perakitan,” tegasnya. Ia juga mewanti-wanti agar ambisi energi hijau ini jangan sampai abai dalam mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan sejak proyek mulai direncanakan.