PONTIANAK DIKSIMERDEKA.COM – Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan Barat untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (22/8/2026), Prabowo langsung menggelar rapat terbatas bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah.

Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, hingga jajaran BNPB daerah. Presiden ingin mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi karhutla yang masih membayangi sejumlah wilayah Kalimantan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan, sedikitnya delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat dan 10 pimpinan pemerintah daerah hadir dalam rapat penanganan karhutla di posko yang berada di Pontianak.

“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.

Baca juga :  Prabowo Panggil Direksi PLN, Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik

Prabowo menegaskan, kedatangannya bukan sekadar menghadiri rapat di balik meja. Kepala Negara ingin melihat kondisi sebenarnya di lapangan dan mendengar langsung laporan mengenai perkembangan karhutla.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.

198 Hotspot Kepercayaan Tinggi

Laporan yang disampaikan pemerintah menunjukkan situasi yang masih harus diwaspadai. Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan titik panas selama 24 jam terakhir berdasarkan data satelit.

Hasil pemantauan mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.

Jumlah tersebut belum termasuk 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.

Titik panas tersebut tidak tersebar merata. Sejumlah wilayah kabupaten menjadi kantong utama yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.

Baca juga :  Prabowo Bawa Investasi Rp173 Triliun dari Korea Selatan, Total Komitmen Tembus Rp574 Triliun

Angka hotspot memang tidak otomatis berarti seluruh titik tersebut merupakan kebakaran. Namun, data tersebut menjadi indikator penting untuk mendeteksi potensi karhutla, terutama ketika kondisi cuaca mendukung penyebaran api.

Hujan Mulai Diandalkan

Pemerintah juga memantau potensi hujan sebagai salah satu faktor yang dapat membantu meredam karhutla. Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama kawasan timur, pada periode 21–27 Agustus 2026.

Upaya pemerintah tidak hanya menunggu hujan turun dari langit. Operasi modifikasi cuaca (OMC) sebelumnya telah dilakukan pada 11–18 Agustus 2026.

Namun, operasi tersebut sempat dihentikan lantaran kondisi atmosfer tidak menyediakan awan yang cukup untuk dilakukan modifikasi.

Kini, pemerintah kembali menyiapkan operasi serupa seiring munculnya potensi awan pada beberapa hari ke depan.

Baca juga :  Ramai Postingan De Gadjah ‘Maju’ Gubernur Bali

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Kunjungan Prabowo ke Kalimantan Barat menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin penanganan karhutla berjalan sendiri-sendiri. Dengan mengumpulkan kementerian, lembaga, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga unsur kebencanaan dalam satu posko, koordinasi di lapangan diharapkan lebih cepat.

Namun, persoalan karhutla tentu tidak selesai hanya dengan rapat dan operasi pemadaman. Titik panas yang terus muncul juga menuntut penanganan dari hulu, termasuk pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan serta penindakan jika ditemukan unsur kesengajaan.

Presiden pun datang untuk melihat “keadaan setempat yang nyata”. Artinya, laporan di atas kertas harus berujung pada tindakan nyata di lapangan. Jangan sampai karhutla kembali menjadi agenda musiman yang muncul setiap tahun, sementara persoalan penyebab dan pengawasan lahannya tak kunjung tuntas.