JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM — Pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah pusat memberikan dukungan penuh selama masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perintah tersebut disampaikan Pratikno usai memimpin rapat koordinasi bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait penanganan pascagempa NTT, Minggu (16/8/2026).

“Perintah bapak presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab-rekon,” ujar Pratikno.

Pratikno mengatakan, pemerintah pusat turun dengan kekuatan penuh untuk memastikan penanganan bencana berjalan terkoordinasi. Rapat koordinasi digelar untuk memetakan kebutuhan di lapangan, mengevaluasi langkah yang telah dilakukan, sekaligus menyusun aksi lanjutan.

“Jadi hari ini kami melakukan rapat koordinasi karena pemerintah pusat full team hadir ke sini, hadir ke sini masing-masing menanyakan apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan dan seterusnya,” kata Pratikno.

Menurut dia, sinkronisasi menjadi kunci dalam penanganan bencana. Pemerintah pusat memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung fase tanggap darurat maupun proses pemulihan setelah bencana.

Karena itu, pemerintah segera memperkuat koordinasi melalui pembentukan posko. Pratikno menyebut posko nasional telah dibentuk pada hari kedua setelah bencana, dengan dukungan posko di sejumlah wilayah untuk mempercepat distribusi bantuan dan pengambilan keputusan.

Baca juga :  Bahlil Pastikan Pertalite dan LPG 3 Kg Tak Naik, Sebut Itu Perintah Prabowo

“Tadi sudah disampaikan ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk POSKO. Pemerintah pusat ada Posko. Posko nasional,” ujarnya.

Selain posko nasional, pemerintah juga menyiapkan titik koordinasi di sejumlah daerah. Bantuan logistik dari Jakarta dan daerah lainnya akan dikonsolidasikan sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak.

“Bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim dikirimkan ke sini. Kemudian ada Posko Kodi Labuan Bajo, Posko Kodi Maumere dan juga Pemprov dan Pemkab juga membuat Posko,” kata Pratikno.

Posko-posko tersebut tidak sekadar menjadi pusat distribusi bantuan. Pemerintah ingin memastikan seluruh program tanggap darurat tidak berjalan sendiri-sendiri dan kebutuhan masyarakat di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

“Posko ini akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat ini,” lanjutnya.

Prioritas: Selamatkan Warga, Pulihkan Infrastruktur

Pratikno menegaskan, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah dalam fase tanggap darurat. Setelah itu, pemerintah akan mengejar pemulihan berbagai infrastruktur yang rusak agar kembali berfungsi sesegera mungkin.

“In the tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional,” ujarnya.

Sejumlah infrastruktur vital menjadi perhatian, mulai dari jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik hingga jaringan internet. Pemerintah menargetkan fasilitas-fasilitas tersebut dapat dipulihkan dalam waktu sesingkat mungkin untuk mendukung aktivitas masyarakat dan proses penanganan bencana.

Baca juga :  Gempa Venezuela: Kisah Pilu Penyintas yang Selamat dari Reruntuhan Gedung di Caracas

“Apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet ya dan lain-lain itu recover dalam waktu singkat-singkatnya,” kata Pratikno.

Namun, pemerintah tidak ingin proses pemulihan hanya mengembalikan kondisi daerah seperti sebelum bencana. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, kata Pratikno, harus menjadi momentum untuk membangun kembali kawasan terdampak dengan standar yang lebih baik dan lebih tahan terhadap ancaman bencana.

“Dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pascabencana sehingga juga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” tegasnya.

Tak Bisa Hindari Bencana, Harus Bangun Ketangguhan

Pratikno mengakui bencana tidak sepenuhnya dapat dihindari. Karena itu, yang harus diperkuat adalah kemampuan pemerintah daerah, masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi risiko bencana berikutnya.

“Sekali lagi, bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemda yang tangguh ya, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana ini,” ujarnya.

Pemerintah pusat juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban gempa. Pratikno meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus memperkuat sinergi agar penanganan di lapangan tidak berlarut-larut.

“Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk seluruh terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehab rekon,” katanya.

Baca juga :  Prabowo Panggil Direksi PLN, Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik

Menteri Bagi Tugas ke Daerah

Di tengah penanganan bencana, sejumlah menteri dan kepala lembaga juga akan membagi tugas untuk turun langsung mengawal persoalan-persoalan krusial di berbagai daerah.

Pratikno mengatakan, koordinasi tetap akan dilakukan meski para pejabat pemerintah pusat berada di lokasi yang berbeda. Pemerintah bahkan akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 di sejumlah daerah, bukan seluruhnya terpusat di Jakarta.

“Kita perlu segera perlu kami sampaikan juga kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok akan upacara tidak di Jakarta tapi kita akan ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan di daerah berbagai daerah ini,” ujar Pratikno.

Menurutnya, pembagian tugas dilakukan untuk memastikan isu-isu krusial di daerah tetap mendapat pengawalan pemerintah pusat.

“Jadi kita membagi tugas kepada daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, kita mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda ya,” tandasnya.

Dengan pengerahan sumber daya pemerintah pusat, pembentukan posko hingga pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan penanganan gempa NTT tidak berhenti pada respons darurat. Tantangan berikutnya adalah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menghasilkan wilayah yang lebih aman dan tangguh menghadapi bencana.