LABUAN BAJO DIKSIMERDEKA.COM — Penanganan dampak gempa NTT mulai diperkuat dengan pembentukan posko nasional di dua titik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai luasnya wilayah terdampak membutuhkan pola koordinasi yang tidak hanya terpusat di satu lokasi.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dua posko nasional pendampingan provinsi dibangun di Labuan Bajo dan Maumere. Keduanya disiapkan untuk mempercepat koordinasi penanganan korban, distribusi bantuan, serta dukungan dari kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).

“Kami membentuk pospon nasional pendampingan provinsi yang pertama pusatnya di sini di Labuhan Bajo. Kami akan bentuk posco di Labuhan Bajo. Sekarang hari ini sudah akan berdiri nanti mohon nanti dari para kementerian lembaga dari BUMN silakan bergabung personilnya,” kata Suharyanto.

Posko Labuan Bajo akan menjadi salah satu pusat kendali distribusi logistik dan berbagai dukungan yang datang dari pemerintah pusat maupun BUMN. Dengan pengumpulan koordinasi di satu titik, BNPB berharap distribusi bantuan ke wilayah terdampak dapat lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Setiap gerakan atau kegiatan pendistribusian logistik dan lain-lain nanti dipusatkan di Labuhan Bajo,” ujarnya.

Namun, BNPB tidak memilih memusatkan seluruh operasi di Labuan Bajo. Luasnya wilayah terdampak membuat pemerintah harus membagi koordinasi menjadi dua kawasan.

“Karena luas raya kami bagi dua juga kami juga membuka posco di Maumere. Jadi untuk Maumere itu nanti melayani Sika, Nagekeo, dan Nada,” kata Suharyanto.

Posko Maumere akan melayani wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Sementara Posko Labuan Bajo diarahkan untuk mendukung penanganan di kawasan Manggarai Barat dan Manggarai.

“Untuk yang di Labuhan Bajo itu dekatnya ke Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai,” ujarnya.

Menurut Suharyanto, pembagian wilayah kerja tersebut diharapkan dapat membuat respons terhadap bencana lebih cepat. Pemerintah tidak ingin bantuan dan penanganan korban terkendala jarak serta luasnya wilayah yang terdampak.

“Nah, jadi dua titik ini harapannya yang bisa meng-cover semua langkah-langkah penanganan penambilan bencana di enam wilayah terdampak ini,” kata Suharyanto.

Koordinasi Jadi Kunci

Pembentukan dua posko tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan gempa NTT membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kementerian, lembaga, dan BUMN diminta menempatkan personel untuk bergabung dalam sistem komando penanganan bencana.

Tantangannya bukan semata mengirim bantuan, tetapi memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah yang aksesnya terdampak bencana.

Dengan dua pusat koordinasi di Labuan Bajo dan Maumere, BNPB berharap penanganan di enam wilayah terdampak dapat berjalan lebih efektif. Posko juga menjadi simpul untuk memastikan distribusi logistik, dukungan personel, dan berbagai kebutuhan tanggap darurat tidak tumpang tindih.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat respons terhadap korban gempa sekaligus memastikan wilayah terdampak tidak luput dari penanganan hanya karena faktor jarak dan luas wilayah.