DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi III DPR RI Nabil Husein Said Amin Al Rasydi dan ayahnya, Mohd Said Amin, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi per metric ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, dengan tersangka Rita Widyasari (RW)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Presiden klub bola Borneo FC Samarinda tersebut dilakukan di Kantor KPPN Balikpapan, hari ini. Selain Nabil dan Mohd Said Amin, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lain yang hadir memenuhi panggilan.

“Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait pengelolaan batu bara dan dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait aliran uang dari penerimaan tersebut,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Dalam perkara ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 saksi. Namun, hanya enam orang yang hadir, yakni Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sukotjo; Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, H Sunggono; Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Presiden Klub Borneo FC, Nabil Husein Said Amin Al Rasydi; Mohd Said Amin; ASN BPKAD Kabupaten Kukar, Aulia Wirahman; serta ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Cici Andini Balfas.

Sementara itu, enam saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Mereka adalah Direktur Utama PT Bara Kumala Sakti Didi Marsono, Ibnu Adi, Indah Nurgusrianty, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. Budi memastikan penyidik akan menindaklanjuti ketidakhadiran para saksi tersebut.

Baca juga :  KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Suap Hibah Pokmas Jatim

“Saksi lainnya tidak hadir, penyidik akan melakukan konfirmasi terkait ketidakhadiran mereka,” ujar Budi.

KPK saat ini terus mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang dikaitkan dengan produksi batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. Selain menggali informasi mengenai tata kelola pertambangan, penyidik juga menelusuri dugaan aliran dana yang berasal dari penerimaan per metric ton produksi batu bara.

Diketahui sebelumnya, KPK mengungkap ada tiga korporasi yang diduga turut menerima gratifikasi bersama mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Tiga korporasi itu yakni, PT Sinar Kumala Naga (PT SKN); PT Alamjaya Bara Pratama (PT ABP); dan PT Bara Kumala Sakti (PT BKS).

Ketiga korporasi tersebut diduga menerima gratifikasi bersama Rita Widaysari terkait per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara (Kukar). KPK kemudian menetepkan ketiga korporasi tersebut sebagai tersangka penerimaan grarifikasi.

“KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru, yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS. Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya, Kamis (19/2/2026).

KPK juga sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam proses penyidikan tiga korporasi tersebut. Ada tiga saksi yang diperiksa pada Rabu (18/2/2026) di Gedung KPK Merah Putih.

Baca juga :  KPK Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak

Ketiga saksi tersebut yakni, Direktur Utama PT SKN, Johansyah Anton Budiman (JHN); Direktur PT SKN, Rifando (RIF) dan Staf Bagian Keuangan PT ABP, Yospita Feronika BR. Ginting (YOS).

“Penyidik mendalami saksi JHN dan RIF terkait dengan pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW. Untuk saksi YOS, dimintai keterangan terkait produksi PT ABP,” ungkap Budi.

Dalam perkaranya, Rita Widyasari diduga menerima uang terkait izin eksplorasi metrik ton batubara pada saat menjabat Bupati Kukar. Diduga, ada aliran uang tersebut yang mengalir ke sejumlah pihak.

KPK hingga saat ini masih menelusuri aliran uang tersebut. Salah satunya, dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga hasil dari penerimaan uang Rita Widyasari.

KPK saat ini sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset yang diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Rita Widyasari sendiri sebelumnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi dan TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sejak Januari 2018. Keduanya diduga mencuci uang dari hasil gratifikasi proyek dan perizinan di Pemprov Kutai Kertanegara senilai Rp 436 miliar. Rita Widyasari juga diduga menerima gratifikasi 5 dolar AS per metrik ton batubara.

Baca juga :  OTT Bea Cukai Terkuak, KPK Sita Valas hingga Logam Mulia

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya Dirjen Bea dan Cukai Askolani pada Jumat (20/12/2024). Dari Askolani, tim penyidik mendalami ekspor batu bara ke sejumlah negara. Di antaranya ke India, Vietnam, Korea Selatan.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin (TP) beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan itu penyidik KPK mendalami sejumlah hal. Salah satunya terkait dugaan transaksi usaha batubara di wilayah Kukar.

Tak hanya transaksi usaha batubara, penyidik KPK juga mendalami keterkaitan Tan Paulin dengan perkara dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Rita Widyasari. Diduga penerimaan gratifikasi terhadap Rita Widyasari berasal dari beberapa perusahaan pertambangan batu bara.

Dalam kasus ini, penyidik KPK juga telah menggeledah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin di Surabaya beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara dari penggeledahan tersebut.

Penyidik juga telah menyita ratusan kendaraan terdiri dari mobil dan motor hingga uang mencapai miliaran rupiah. Upaya paksa dilakukan setelah penyidik menggeledah sembilan kantor dan 19 rumah termasuk milik pengusaha batu bara dari Kalimantan Timur, Said Amin.