DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah tegas yang kini menjadi perhatian adalah larangan bagi pejabat dan pengambil kebijakan di lingkungan BGN untuk memiliki atau terafiliasi dengan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus memperkuat tata kelola program yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan perbaikan tata kelola menjadi salah satu fokus utama pemerintah agar pelaksanaan MBG berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Pimpinan Badan Gizi Nasional memastikan seluruh personel BGN tidak memiliki kepentingan dengan dapur MBG maupun SPPG. Ini penting untuk menjaga agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Hariqo.

Baca juga :  Ratusan Dapur MBG Disikat! Menu Tak Layak hingga Dugaan Gangguan Pencernaan Terbongkar

Menurut dia, terdapat empat langkah perbaikan yang sedang dilakukan BGN. Pertama, pembenahan kepemimpinan dan sumber daya manusia agar seluruh jajaran memiliki komitmen antikorupsi dan pelayanan publik yang kuat.

Kedua, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran program MBG yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik mark up harga bahan baku, pemasok tunggal, maupun bentuk penyimpangan lainnya.

“Setiap sen dan setiap rupiah harus berdampak langsung terhadap perbaikan gizi masyarakat serta menggerakkan ekonomi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi,” tegasnya.

Baca juga :  567 Dihentikan! BGN Perketat Pengawasan MBG , 117 SPPG Masih Disanksi

Ketiga, perbaikan target penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut akan menjadi acuan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, masyarakat miskin ekstrem, serta warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Keempat, peningkatan kualitas layanan dan penerapan prinsip zero accident dalam operasional program MBG.

Hariqo mengakui berbagai kritik dan masukan dari DPR, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan program. Menurutnya, pemerintah tidak antikritik karena pengawasan publik justru diperlukan untuk mencegah penyimpangan.

“Sekeras apa pun kritik terhadap program MBG tidak membuat pemerintah tersinggung. Kritik justru membantu memastikan program ini berjalan bersih dan sesuai tujuan,” ujarnya.

Baca juga :  Mahfud MD Sentil Kasus BGN: Pesan Ribuan Motor, Barangnya Belum Ada!

Terkait kemungkinan adanya dapur MBG yang terlanjur dimiliki atau terafiliasi dengan pejabat BGN, Hariqo menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan BGN untuk mengambil langkah-langkah sistematis sesuai hasil evaluasi dan pengawasan DPR.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo telah mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.

“Presiden menegaskan jangan sampai ada niat memperkaya diri atau menguntungkan kelompok tertentu dari program makan bergizi gratis. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tandasnya.

Dengan berbagai langkah pembenahan tersebut, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif dalam mengatasi masalah gizi dan mengurangi kesenjangan sosial sejak usia dini. (*)