Gubernur Koster Dorong Penambahan Trip Pelayaran Padangbai–Nusa Penida untuk Tekan Harga Pangan

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah strategis untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di Nusa Penida dengan mendorong peningkatan frekuensi pelayaran logistik lintas Padangbai–Nusa Penida. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan dilaksanakannya uji coba penambahan frekuensi pelayaran logistik dari dua kali menjadi tiga kali per hari. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas persetujuan operasional lintas pelayaran yang diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan mengurangi kesenjangan harga antara wilayah daratan Klungkung dan Nusa Penida.

“Distribusi logistik harus berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat di Nusa Penida tetap tersedia dengan harga yang wajar. Karena itu saya minta dilakukan uji coba penambahan trip dari dua kali menjadi tiga kali setiap hari,” ujar Koster.

Menurutnya, keterbatasan frekuensi pelayaran selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya biaya distribusi barang ke Nusa Penida. Dengan meningkatnya kapasitas angkut dan kelancaran pasokan, harga kebutuhan pokok diharapkan dapat lebih stabil dan mendekati harga di wilayah daratan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga menyatakan kesiapan menambah alokasi subsidi operasional pelayaran. Anggaran yang sebelumnya sebesar Rp1,4 miliar direncanakan meningkat menjadi Rp2,1 miliar guna menjamin keberlanjutan layanan distribusi logistik bagi masyarakat Nusa Penida.

“Kami siap mendukung dari sisi anggaran agar layanan ini berjalan optimal. Yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan akses barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Koster menjelaskan, melalui optimalisasi pola layanan pelayaran perintis, frekuensi pengiriman logistik ke depan ditargetkan dapat meningkat menjadi tiga hingga empat kali dalam sehari. Dengan demikian, arus distribusi barang dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja layanan tersebut. Monitoring direncanakan berlangsung selama enam bulan setelah penyesuaian tarif dan penambahan frekuensi pelayaran diberlakukan.

Selain itu, Pemprov Bali juga mulai menyiapkan skenario pengembangan layanan menuju pola komersial. Apabila tingkat keterisian kapal atau load factor mampu dipertahankan di atas 60 persen dan operasional menunjukkan kinerja positif, maka proses komersialisasi akan dipersiapkan melalui kerja sama dengan badan usaha.

“Kami ingin layanan ini tidak hanya berjalan baik, tetapi juga memiliki keberlanjutan secara ekonomi sehingga nantinya bisa berkembang menjadi layanan komersial yang mandiri,” tegas Koster.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap distribusi logistik menuju Nusa Penida semakin lancar, antrean pengiriman barang dapat berkurang, serta kesejahteraan masyarakat meningkat melalui ketersediaan kebutuhan pokok yang lebih mudah diakses dan berharga lebih stabil.