DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Skandal demi skandal yang menghantam Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memakan korban. Setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana terseret kasus dugaan korupsi, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mengganti pucuk pimpinan lembaga pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR pun meminta nakhoda baru BGN tidak sekadar ganti orang, tetapi juga melakukan bersih-bersih total.

DPR. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Asep Romy, pergantian tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang belakangan mencuat di tubuh BGN. Mulai dari dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa hingga isu praktik jual beli izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Baca juga :  Prabowo–Trump Teken Deal Dagang Rp525 Triliun, Pasar RI Dibuka luas untuk AS

“Kami di DPR menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan buruknya tata kelola yang dilakukan pimpinan BGN sebelumnya. Kami menilai ini sangat mencederai semangat program MBG yang dibangun untuk kepentingan rakyat,” kata Asep Romy, Kamis (4/6/2026).

Legislator asal Jawa Barat itu menegaskan, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dicemari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

Berantas Calo Dapur MBG

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mendesak pimpinan baru BGN segera melakukan pembenahan total terhadap sistem yang selama ini dinilai bermasalah. Salah satu sorotan utama adalah penutupan portal kemitraan secara sepihak yang disebut memicu kerugian masyarakat sekaligus membuka ruang bagi praktik percaloan pembukaan dapur MBG.

Baca juga :  120 Juta Motor Akan Dikonversi Listrik dalam 4 Tahun

Menurutnya, proses verifikasi dan pembukaan SPPG harus dilakukan secara transparan dan profesional agar tidak menjadi lahan transaksi gelap.

“Proses verifikasi dan pembukaan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, pungutan liar ataupun transaksi yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia mengingatkan pimpinan baru BGN agar serius menyikapi berbagai dugaan praktik transaksional yang berkembang di lapangan. Sebab, kredibilitas program MBG dipertaruhkan.

Apresiasi Langkah Cepat Prabowo

Komisi IX DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Presiden Prabowo yang melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan BGN.

Menurut Asep Romy, keputusan tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa program prioritas nasional bernilai ratusan triliun rupiah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap momentum pergantian pimpinan dimanfaatkan untuk memperbaiki seluruh rantai distribusi dan pelayanan MBG, termasuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca juga :  ASEAN Mulai Merapat ke Rusia, RI Impor Minyak hingga Bidik Kilang & Storage

Prioritaskan Ibu Hamil dan Balita

Selain pembenahan tata kelola, Asep Romy meminta BGN fokus pada tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting.

Karena itu, pasokan makanan bergizi harus diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kami juga mengingatkan BGN memperketat pengawasan keamanan pangan demi mencegah terulangnya kasus keracunan massal di daerah,” katanya.

Menurutnya, seluruh manajemen SPPG wajib menerapkan standar operasional yang ketat, mulai dari survei pasar, pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan.

“Program ini harus kembali pada tujuan awalnya, yaitu melayani rakyat dan meningkatkan kualitas generasi bangsa,” pungkasnya.