DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA- Harga naik di mana-mana. Dari BBM, LPG, sampai minyak goreng semuanya ikut melonjak. Dampaknya langsung terasa di dapur rumah tangga.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat suara. Ia menilai lonjakan harga yang terjadi saat ini bukan hal biasa, melainkan dampak nyata dari gejolak geopolitik global.

“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Kenaikan harga terjadi hampir di semua lini. Pemerintah sebelumnya sudah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kini, LPG nonsubsidi juga ikut naik hingga 18 persen.

Di saat yang sama, harga minyak goreng terus merangkak naik. Data Badan Pusat Statistik mencatat, lebih dari separuh wilayah Indonesia mengalami kenaikan harga minyak goreng.

Rata-rata harga nasional memang masih di kisaran Rp19 ribuan per liter. Tapi di beberapa daerah, angkanya melonjak drastis hingga Rp60 ribu per liter.

Baca juga :  PCR Syarat Semua Penerbangan, Puan: Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat

Bagi Puan, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai dampaknya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” ujarnya.

Menurutnya, minyak goreng bukan barang yang bisa ditunda pembeliannya. Ketika harganya naik, beban rumah tangga langsung berubah.

“Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka,” paparnya.

Masalahnya, tekanan tidak berhenti di situ. Kenaikan harga BBM juga ikut mendorong biaya hidup naik.

Meski yang naik saat ini adalah BBM nonsubsidi, Puan mengingatkan kondisi di lapangan sering berbeda.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ungkapnya.

Baca juga :  Komoditas Oleng Bea Cukai Tetap Setor Rp300 Triliun ke Negara

Kondisi serupa juga terjadi pada LPG. Dampaknya jelas: daya beli masyarakat tergerus.

“Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambahnya.

Puan pun meminta pemerintah tidak tinggal diam. Ia mendesak langkah cepat untuk mengendalikan harga.

“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi terhadap situasi global yang belum menentu, terutama konflik yang melibatkan negara besar.

“Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” ujarnya.

Menurut Puan, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan.

Baca juga :  Puan Datangi DPC PDIP Sragen, Kader Banteng Teriakkan “Mbak Puan Presiden!”

“Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi tentu harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik atau seperti apa,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, dampak konflik global tidak hanya soal energi, tetapi juga inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

“Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop,” katanya.

Namun, Indonesia tetap harus siap.

“Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” sambungnya.

Puan menegaskan, negara harus hadir ketika beban rakyat mulai terasa berat.

“Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya,” tuturnya.

“Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji,” pungkasnya.