DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Denpasar melakukan audiensi bersama DPRD Provinsi Bali terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memberatkan masyarakat Bali. 

Kedatangan 11 pengurus GMNI Denpasar tersebut langsung diterima oleh ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, bertempat di gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (12/09). Audiensi berlangsung kurang lebih selama 60 menit lamanya. 

Wakil Kepala Bidang Politik, Agitasi dan Propaganda, Made Gerry Gunawan, mengungkapkan, Audiensi GMNI dengan DPRD Provinsi dalam rangka merawat gerakan terkait penolakan terhadap kenaikan BBM. Hal ini lantaran, menurutnya, kenaikan BBM telah memberikan dampak merugikan bagi masyarakat. 

Diketahui, harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp. 7.650 per liter menjadi Rp.10.000 per liter. Sementara harga per liter Solar bersubsidi naik dari 5.150 menjadi Rp.6.800. Disamping itu pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax dari Rp.12.500 per liter jadi 14.500 per liter. 

Baca juga :  55 Anggota DPRD Bali Resmi Dilantik, Ini Daftarnya

“Terlebih kenaikan harga BBM terjadi pada saat Bali sedang dalam tahap pemulihan ekonomi. Kita ketahui bersama ekonomi Bali masih merangkak naik, tapi kemudian dengan adanya kebijakan kenaikan BBM akan kembali mencekik ekonomi Bali,” ungkap Gerry Gunawan.

Menurutnya, melalui kenaikan harga BBM ini, akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga komoditas barang, kemudian terjadi inflasi dan akan menghambat pemulihan  sektor pariwisata Bali. 

“Secara nasional tentu dampaknya adalah kenaikan harga, tapi bagaimana dengan di Bali ?, tentu dampaknya adalah menghambat proses pemulihan pariwisata Bali yang baru saja pulih pasca Pandemi Covid-19,” terang Gerry Gunawan. 

Baca juga :  Gubernur Koster Apresiasi Pandangan Fraksi DPRD soal Raperda Penyertaan Modal ke BPD Bali

Untuk itu, dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Bali, GMNI Denpasar, membawa tiga tuntutan yaitu, Pertama, mendesak pemerintah provinsi Bali agar satu suara menolak kenaikan harga BBM karena menghambat pemulihan pariwisata Bali. 

Kedua, mendorong pemerintahan provinsi Bali baik eksekutif dan legislatif untuk mengambil kebijakan alternatif dalam merespon kenaikan harga BBM yang menghambat pemulihan pariwisata Bali.

“Kita ingin dorong apa sih hal-hal baru atau kebijakan-kebijakan apa yang menjadi reaksi atas kenaikan BBM. Tentu kalau kita mengandalkan kebijakan nasional, tapi khusus di Bali harus merespon cepat kenaikan ini dengan kebijakan alternatif. Kalau dibiarkan Bali bisa kembali seperti dulu dimana ekonominya mengalami kontraksi,” terang Gerry Gunawan.

Baca juga :  Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Sertifikasi Lahan di Luar Tahura Ngurah Rai

Ketiga, GMNI Denpasar, mendesak DPRD Provinsi Bali agar mengawasi peredaran BBM bersubsidi supaya dapat tepat sasaran. 

Adapun tanggapan ketua DPRD, I Nyoman Adi Wiryatama, setelah mendengarkan tuntutan dari GMNI Denpasar diantaranya : 1) Sepakat ataupun siap menyuarakan aspirasi masyarakat Bali ke Pusat terkait kenaikan harga BBM; 2) DPRD Bali akan berkoordinasi dengan eksekutif, terkait kira-kira apa langkah strategis dan kebijakan alternatif apa yang perlu dipersiapkan merespon kenaikan harga BBM; 3)DPRD Provinsi Bali siap melakukan fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM Subsidi yang tidak tepat sasaran. (*/sin)