DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua DPW Partai NasDem Bali Nengah Senantara membantah isu merger antara Partai NasDem dan Partai Gerindra sebagaimana termuat dalam laporan Majalah Tempo pekan ini.

Ia menegaskan dalam dunia politik Indonesia istilah merger tidak dikenal, melainkan fusi partai.

“Tidak dikenal namanya merger, tidak kenal akuisisi, yang kita kenal dalam sejarah politik adalah fusi,” kata Senantara saat konfrensi pers di Kantor NasDem Bali, Denpasar, Selasa (14/04/2026).

Menurut Senantara, fusi sebagaiman pernah berlangsung saat era Orde Baru merupakan penggabungan dua atau lebih partai politik menjadi satu partai.

Baca juga :  NasDem dan PSI Belum Tentukan Dukungan untuk Pilwali Denpasar 2024

Namun, ia menegaskan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak mengarah pada pembicaraan menggabungkan kedua partai.

“Kalau kita berbicara fusi, sampai saat ini tidak ada pembicaraan ke sana. Karena fusi itu bahasa sederhananya adalah penggabungan,” ujarnya.

Senantara menjelaskan, penggabungan partai bukan perkara mudah karena setiap partai lahir dengan ideologi yang barangkali berbeda-beda.

Baca juga :  Konvensi Capres Partai NasDem, Sujanayasa: Bangga, Selangkah Lebih Maju

“Saya tegaskan belum ada pembicaraan ke arah sana,” tegasnya.

Ia juga menilai munculnya isu tersebut sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik nasional.

Menurutnya, saat ini Partai NasDem menjadi partai yang diperhitungkan karena tren elektoral yang terus meningkat di setiap pemilu.

Ia mengatakan peningkatan perolehan suara Partai NasDem membuat partainya menjadi sorotan, sehingga tambahnya berbagai spekulasi politik pun kerap muncul.

Meski terdapat riak dan spekulasi politik terhadap partai Nasdem, Senantara menegaskan bahwa saat ini seluruh jajaran DPW dan DPD Nasdem tetap dalam satu komando di bawah Ketua Umum Surya Paloh.

Baca juga :  Siap Hadapi Pemilu 2024, DPW Nasdem Bali Target 1 Kursi DPR RI

“Partai tetap solid di bawah ketum kita Bapak Surya Paloh,” terangnya.

Atas laporan Majalah Tempo, Senantara mengatakan, DPP Partai telah mengambil langkah. Salah satunya adalah melakukan tuntutan hukum dan meminta pertanggungjawaban kepada Majalah Tempo.

“Tuntutan kita Majalah Tempo meminta maaf 1X24 jam atas berita yang tidak benar,” terangnya.

Reporter: Agus Pebriana