Bahlil Jamin Pasokan Batubara PLN Aman hingga April 2026
DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan batubara untuk pembangkit listrik nasional tetap aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan stok batubara untuk kebutuhan PT PLN (Persero) tidak akan terganggu meski pemerintah sedang menata ulang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor batubara.
Menurut Bahlil, penataan RKAB dilakukan untuk menyesuaikan rencana produksi dengan kebutuhan pasar, baik domestik maupun global. Langkah ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga komoditas sekaligus memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga.
“RKAB untuk batubara dan nikel memang sedang kita tata. Kita hitung betul keseimbangan antara supply dan demand,” ujar Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/3).
Indonesia Produksi 43 Persen Batubara Dunia
Bahlil mengungkapkan Indonesia saat ini memproduksi sekitar 43 persen kebutuhan batubara dunia. Total produksi nasional diperkirakan mencapai 1,3 miliar ton, dengan kontribusi pasokan Indonesia sekitar 500–550 juta ton.
Namun ironisnya, meski menjadi salah satu pemasok terbesar dunia, Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengendalikan harga batubara di pasar internasional.
“Harga bukan kita yang mengendalikan. Mekanisme pasar global yang menentukan. Ketika supply besar dan demand menurun, harga ikut turun,” jelasnya.
Pasokan Batubara PLN Dipastikan Aman
Di tengah proses penataan RKAB, Bahlil memastikan kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas, terutama untuk pembangkit listrik milik PLN.
Menurutnya, pasokan batubara untuk PLN dalam waktu dekat dipastikan tidak menghadapi masalah.
“Untuk kebutuhan PLN sampai dengan Maret–April, saya pastikan no issue,” tegasnya.
SDA Harus Dikelola Bijak
Bahlil juga mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia merupakan aset strategis yang harus dikelola secara bijaksana.
Ia menekankan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah, kata Bahlil, akan terus mengawasi keseimbangan antara produksi, harga komoditas, serta keberlanjutan sumber daya alam.
“Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara nilai ekonomi dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan