DIKSIMERDEKA.COMJAKARTA – Sekolah yang seharusnya jadi rumah aman untuk mendidik generasi bangsa kini makin mirip arena konflik. Kasus bentrok guru dan murid di sebuah SMK di Jambi cuma puncak gunung es. Di balik itu, ada penyakit lama yang dibiarkan membusuk: liberalisasi pendidikan.

Ironisnya, kegaduhan ini muncul saat pemerintah sedang gencar menjual jargon “Budaya Sekolah Aman dan Nyaman” lewat Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Aturan sudah diteken, spanduk sudah dipasang. Tapi realitas di lapangan? Guru dan murid justru saling berhadap-hadapan, penuh curiga, bahkan berujung kekerasan

.Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.A., atau akrab disapa Abe, tak menutup mata. Menurutnya, sekolah sejatinya adalah ruang sosial demokratis, tempat dialog dua arah berjalan sehat. Namun prasyaratnya jelas: keterhubungan antara tri pusat pendidikan—keluarga, sekolah, dan masyarakat.Masalahnya, ikatan itu kini putus di tengah jalan.

Baca juga :  71.433 Pelajar Bandung Alami Gangguan Mental, Pakar Soroti Tekanan Media Sosial

“Jadi, konflik ini bukan semata konflik guru dan murid saja. Ada peta besar sebab akar persoalan ini, hubungan guru, murid, dan wali menjadi transaksional,” tegasnya,Jumat (6/2).

Abe menilai kondisi pendidikan nasional hari ini adalah warisan panjang liberalisasi pendidikan sejak era 1980-an. Sekolah tak lagi berdiri sebagai ruang pembentukan karakter, melainkan berubah jadi komoditas.

Filosofi pendidikan dibelokkan, diganti logika pasar.Ia menyebutnya terang-terangan sebagai neoliberalisme pendidikan. Sekolah diperlakukan layaknya toko, murid sebagai barang titipan, dan wali murid sebagai konsumen yang merasa sudah “membayar mahal”.

“Melainkan guru sebagai sektor yang diawasi secara legalistik bahkan dapat berujung ke proses hukum,” ujarnya.

Baca juga :  8,6 Juta Murid Ikuti Gladi Bersih TKA 2026, Digelar 9–17 Maret

Dalam skema ini, guru tak lagi diposisikan sebagai pamong moral. Mereka diawasi, dicurigai, dan dibayang-bayangi ancaman hukum. Sementara wali murid merasa tak boleh rugi karena sudah setor biaya besar.

Alhasil, relasi pendidikan berubah jadi relasi dagang.Abe menyebut sekolah kini kehilangan wataknya sebagai paguyuban pendidikan.

Yang tersisa hanyalah arena relasi ekonomi yang dingin dan kaku. Guru dan murid, kata dia, sama-sama korban sistem yang salah urus.

“Jalan bahwa guru harus ada peningkatan kapasitas jelas itu, tetapi kan tidak cukup karena sistemnya sudah carut-marut begini,” mirisnya.

Dari kacamata sosiologi, tak ada pihak yang sepenuhnya putih atau hitam. Guru bisa benar, murid bisa salah—atau sebaliknya. Namun yang paling berbahaya adalah situasi ketika guru takut menegur murid karena bayang-bayang pelaporan dan jerat hukum.

Baca juga :  71.433 Pelajar Bandung Alami Gangguan Mental, Pakar Soroti Tekanan Media Sosial

Akibatnya, sekolah kehilangan ruhnya.“Sekolah bukan lagi ruang dialog kritis, melainkan menjadi ruang yang tunduk pada logika ketakutan dan kontrol pengawasan hukum seperti itu,” jelasnya.

Abe pun menutup analisanya dengan peringatan keras. Jika negara sungguh ingin melahirkan bangsa besar, maka perombakan total ekosistem pendidikan neoliberal tak bisa ditawar.

“Berani tidak bangsa ini, negara ini, melakukan perombakan sistem secara radikal dan mengembalikannya pada Undang-Undang Dasar kita,” tegasnya.

Pesannya jelas: selama sekolah masih diperlakukan seperti pasar, konflik guru-murid tak akan pernah selesai. Yang ada, cuma lingkaran setan kegaduhan yang terus viral—dan generasi bangsa jadi taruhannya.