DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, menyoroti anomali serius dalam industri pariwisata Bali. Di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan sepanjang 2025, tingkat hunian hotel justru mengalami penurunan signifikan.

Cok Ace mengungkapkan, berdasarkan catatan PHRI Bali, tingkat okupansi hotel pada 2025 turun sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai tidak lazim karena secara teori peningkatan kunjungan wisatawan seharusnya berdampak positif terhadap kinerja hotel.

“Kalau kita bandingkan 2024 dan 2025, okupansi hotel memang turun sekitar 8 persen. Ini menjadi tanda bahwa ada persoalan struktural dalam pariwisata Bali,” ujar Cok Ace saat pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 di Denpasar, Jumat (23/1).

Baca juga :  Gelar Rakerda ke-5, PHRI Bali Bahas Sejumlah Isu Strategis

Menurutnya, penurunan okupansi tersebut juga berimplikasi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cok Ace menilai, jika PAD tidak mengalami peningkatan signifikan, maka kesejahteraan masyarakat Bali yang bergantung pada sektor pariwisata ikut terdampak.

“Kunjungan naik, tapi okupansi turun dan PAD tidak bergerak signifikan. Kalau PAD tidak naik, tentu kesejahteraan masyarakat juga ikut tertekan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penurunan okupansi pada bulan Januari sejatinya merupakan pola musiman yang hampir terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut, kata dia, tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan cuaca ekstrem, karena fenomena cuaca buruk juga terjadi di berbagai belahan dunia.

Baca juga :  Ketua PHRI Badung : KTT G-20 Sukses, Pariwisata Bali Pulih

Namun demikian, Cok Ace menekankan adanya faktor lain yang lebih krusial, yakni menjamurnya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan akomodasi ilegal ini dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pasar hotel resmi.

“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan. Ini sangat memengaruhi tingkat hunian hotel yang taat aturan,” katanya.

PHRI Bali, lanjut Cok Ace, mendorong penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi. Data tersebut dinilai penting sebagai landasan penyusunan kebijakan, termasuk untuk menentukan apakah Bali masih membutuhkan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan.

“Tanpa data yang akurat, kita tidak bisa memproyeksikan kebutuhan akomodasi secara tepat. Ini penting agar pariwisata Bali tumbuh sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca juga :  PHRI Gandeng BNNP Cegah Penyalahgunaan Narkotika di Bali

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa tantangan pariwisata Bali tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata.

“Ini era kolaborasi. Tantangan pariwisata Bali hanya bisa dijawab dengan kerja bersama antara pemerintah dan pelaku industri,” ujarnya.

PHRI Bali berharap sinergi kebijakan yang lebih kuat dapat segera terwujud, agar pertumbuhan pariwisata Bali tidak hanya tercermin dari angka kunjungan, tetapi juga benar-benar berdampak pada industri, PAD, dan kesejahteraan masyarakat lokal.