DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) ke 5 tahun 2025, di kantor BTB/GIPI Bali, Rabu (22/1/2025). Rakerda PHRI Bali kali ini mengusung tema, “Menyambut Pariwisata Pasca Covid”.

Ketua PHRI Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace mengatakan, pada Rakerda ke-5 ini PHRI Bali membahas beberapa isu di tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan nasional mengenai masalah pariwisata pasca covid-19.

“Hari kami dari PHRI BPD Bali menyelenggarakan Rakerda sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar rumah tangga yang diawali pertama dengan Rakercab masing-masing kabupaten/kota dan sudah berjalan. Dan nanti tanggal 10-11 Februari 2025 diakhiri dengan Rakernas yang akan diselenggarakan di Bogor,” kata Cok Ace kepada wartawan usai melaksanakan Rakerda.

Baca juga :  Cok Ace Kembali Dikukuhkan Sebagai Ketua PHRI Bali Periode 2020-2025

“Tentu isu-isu yang dibicarakan, ada isu-isu di tingkat kabupaten/kota, ada isu-isu di tingkat Provinsi dan isu-isu tingkat nasional,” imbuhnya.

Cok Ace menjelaskan, isu nasional yang akan diusulkan di Rakernas PHRI, yakni masalah Golden Visa dan sistem online single submission (OSS). Untuk Golden Visa, kata Cok Ace mesti direvisi lantaran tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Bali.

“Yang menjadi sorotan kami adalah menyangkut isu-isu nasional. Yang pertama, masalah perizinan OSS yang mana banyak menemukan persoalan di Bali, khususnya tentang alih fungsi lahan, tentang over concentrate,” ujarnya.

Baca juga :  Wagub Cok Ace Yakinkan Kesiapan Bali Buka Pintu Pariwisata Internasional Juli Mendatang

“Tentu yang kita soroti juga adalah masalah Golden Visa. Golden Visa ini juga dengan anggaran, dengan bayaran, jaminan terlalu kecil untuk Bali Rp 5,6 miliar untuk 5 tahun pertama, kemudian investasinya Rp10 miliar. Tentu kita tidak bisa bandingkan Provinsi Bali dengan Provinsi lain.”

“Provinsi Bali punya kelengkapan infrastruktur, Airport yang dibuka 24 jam, kemudian jaringan internet kita yang hampir mengcover seluruh Bali, tentu harga tersebut kita anggap terlalu murah untuk Bali. Resikonya apa, kita lihat sekarang orang berbondong-bondong investasi ke Bali,” paparnya.

Baca juga :  Ketua PHRI Badung : KTT G-20 Sukses, Pariwisata Bali Pulih

Selain itu, untuk tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, PHRI Bali mengusulkan agar ada pengaturan yang lebih baik terhadap masalah kemacetan, sampah, banjir dan kriminalitas yang terjadi.

“Intinya PHRI Bali bersepakat bahwa bagaimana seharusnya kita mengembalikan roh pariwisata Bali berbasis budaya, tidak saja dalam artian artefak, tidak saja menyangkut upacara-upacara, tapi dari perilaku dan nilai-nilai orang Bali itu kita angkat kembali. Jangan sampai orang Bali dianggap mulai beringas, mulai cuek dengan lingkungan dan lain sebagainya,” tandas Wakil Gubernur periode 2018-2023 itu.

Reporter: Yulius N