Event Bali 2026 Digerakkan UMKM dan Desa Adat, Pariwisata Dibangun dari Akar Lokal
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menempatkan UMKM dan desa adat sebagai motor utama dalam pengembangan pariwisata melalui Calendar of Event (CoE) Bali 2026. Sebanyak 56 agenda pariwisata dirancang tidak hanya sebagai atraksi wisata, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi ekonomi rakyat dan pelestarian kearifan lokal.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, mengatakan penyusunan kalender kegiatan tahun 2026 secara sadar diarahkan untuk memberi manfaat langsung bagi pelaku UMKM serta komunitas desa adat di seluruh Bali. Event tidak lagi dipusatkan di destinasi mapan, melainkan menyebar hingga ke wilayah-wilayah berbasis komunitas.
“Setiap event harus memberi dampak ekonomi nyata. UMKM lokal, seniman, kelompok kuliner, dan desa adat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam pariwisata Bali,” ujar Sumarajaya di Denpasar, Minggu (18/1/2026).
Ia menjelaskan, dominasi kegiatan budaya dalam CoE 2026—sebanyak 40 dari 56 event—secara langsung membuka ruang partisipasi desa adat. Upacara adat, seni pertunjukan, hingga tradisi lokal dikemas sebagai daya tarik wisata tanpa menghilangkan nilai sakral dan jati diri budaya Bali.
“Desa adat adalah benteng budaya Bali. Melalui event yang berbasis tradisi, kita menjaga budaya tetap hidup sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi krama desa,” jelasnya.
Di sisi lain, festival kuliner, musik, fesyen, dan kegiatan olahraga menjadi pintu masuk bagi UMKM lokal untuk naik kelas. Produk makanan olahan, kerajinan, busana, hingga ekonomi kreatif didorong tampil dalam event resmi pariwisata dengan standar kualitas yang lebih baik.
“UMKM tidak hanya kita libatkan, tetapi kita dorong menjadi bagian dari rantai utama pariwisata. Ini penting agar ekonomi Bali tidak hanya dinikmati sektor besar, melainkan mengalir hingga ke pelaku usaha kecil,” kata Sumarajaya.
Menurutnya, penyebaran event sepanjang tahun dan lintas wilayah juga memberi kepastian pasar bagi UMKM desa. Tidak ada lagi ketergantungan pada musim ramai semata, karena aktivitas ekonomi pariwisata bergerak lebih stabil dan berkelanjutan.
Pemprov Bali menegaskan, penguatan UMKM dan desa adat dalam CoE 2026 sejalan dengan arah pembangunan pariwisata Bali yang berkualitas, berkeadilan, dan berakar pada budaya. Sinergi pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha diharapkan menjadikan pariwisata sebagai penggerak kesejahteraan, bukan sekadar industri hiburan.

Tinggalkan Balasan